TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai harus angkat bicara mengenai kisruh Partai Demokrat yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (Purn) TNI Moeldoko.

"Jangan sampai Pak Jokowi tidak menangkap, mempertimbangkan kisruh yang ada di Demokrat ini secara seksama."

"Tidak boleh ada pembiaran dari Istana," kata Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro Siti Zuhro dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (6/3/2021), dikutip dari Kompas.com.

Keterlibatan Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat, ungkap Siti, tidak bisa dilepaskan dari profil sebagai salah satu orang di lingkaran terdekat Jokowi.

Siti menyebut, manuver Moeldoko akan mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, termasuk pada Jokowi.

Ditegaskannya, keterlibatan pejabat aktif pemerintahan dalam konflik yang tengah mendera sebuah partai merupakan tindakan yang tidak etis.

Oleh sebab itu, Siti Zuhro menilai, dalam isu ini, Jokowi harus angkat bicara dan tidak bisa diam begitu saja.

"Ini yang harus diambil langkah hati-hati dan tangkas oleh Pak Jokowi."

"Pak Jokowi tidak bisa mendiamkan, tidak perlu merespons dan sebagainya.'

"Tidak, kali ini Pak Jokowi harus merespons, itu menurut saya," ujar Siti Zuhro.

Baca juga: Profil Moeldoko, Dulu Dilantik SBY Jadi Panglima TNI, Kini Jadi Ketum Demokrat Kubu Kontra AHY

Baca juga: SBY Mengaku Malu dan Bersalah Pernah Beri Moeldoko Jabatan dan Kepercayaan

Meoldoko Layak Dipecat

Sementara itu, Anggota Presidium KAMI, Din Syamsuddin menilai Moeldoko layak dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Dilansir Kompas.com, Din Syamsuddin berpendapat gerakan politik yang dilakukan Moeldoko dengan menjadi ketua umum versi KLB kontra kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), penting untuk diketahui apakah seizin Presiden.

"Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu maka dapat dianggap Presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi," kata Din dalam keterangan tertulis, Senin (8/3/2021).