Kubu AHY Diminta Tak Kaitkan Presiden Jokowi dalam Konflik Partai Demokrat
Kubu AHY diminta tidak lagi mengait-ngaitkan Presiden Jokowi dalam urusan Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat
Penulis: Eko Sutriyanto
Editor: Adi Suhendi
![Kubu AHY Diminta Tak Kaitkan Presiden Jokowi dalam Konflik Partai Demokrat](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/moeldoko-pd.jpg)
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diminta tidak lagi mengait-ngaitkan Presiden Jokowi dalam urusan Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat yang telah menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum.
"Konflik internal partai Demokrat yang berbuah KLB di Deli Serdang dan menetapkan Moeldoko jadi Ketua umum partai Demokrat tidak ada kaitannya dengan presiden Jokowi," kata Ketua umum Relawan Buruh For Jokowi, Mudhofir Khamid dalam keterangan persnya, Senin (8/3/2021).
Mudhofir menegaskan, jika urusan Moeldoko yang dipilih melalui KLB adalah urusan pribadi.
Baca juga: Dipilih Langsung dan Demokratis, DPD Seharusnya Mempunyai Kewenangan Legislasi
"Jangan semua handuk dilempar ke Presiden. Masak urusan internal parpol dilempar juga ke Jokowi. Presiden saat ini sedang fokus melayani masyarakat menanggulangi Covid-19 dan pemulihan ekonominya," ungkapnya.
Dia mengingatkan, perpecahan partai politik juga pernah terjadi saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin negara ini.
Baca juga: AHY Temui Mahfud MD, Singgung Kedaulatan Partai Demokrat yang Direbut
"Kita semua masih ingat, PKB juga terjadi perpecahan saat SBY," jelasnya.
Mudhofir juga mengenang tahun 2013 lalu saat SBY "mendongkel" Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum lantaran tersandung persoalan hukum di KPK.
"Setelah kepemimpinan Anas digulingkan saat itu, kini terjadi KLB yang menimpa AHY.
Adanya, KLB Demokrat ini saya melihat ada kepemimpinan yang rapuh sehingga, terjadilah KLB di Deli Serdang.
Jadi saya tegaskan, Jokowi jangan lagi diseret-seret dalam konflik internal Partai Demokrat," katanya.
KLB Sumut Dilakukan Orang Luar
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah saat ini tak bisa melarang kegiatan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara.
Mahfud lantas menyatakan sikap Presiden Jokowi yang tak bertindak serupa dengan sikap diam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menjadi presiden dan terjadi perebutan PKB antara Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar.