TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader Partai Demokrat di daerah tetap menyatakan kesetiaannya pada Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mereka tegas menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang menetapkan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Perempuan yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Banten itu dengan tegas menyampaikan sikap penolakannya terhadap hasil KLB Deli Serdang yang menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat.

Dalam Commander's Call yang digelar seluruh Ketua DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi, Iti menyampaikan bahwa dirinya tetap setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat AHY.

Baca juga: Dukung AHY Tolak KLB, Annisa Pohan Ajak Netizen Ikut Simpan Bukti Dokumen AD/ART Partai Demokrat

Bahkan dengan tegas pula Iti menyebut bahwa dirinya menolak adanya KLB Deli Serdang yang dikatakannya sebagai KLB Ilegal.

"Saya Iti Octavia Jayabaya, Ketua DPD Demokrat Banten beserta seluruh Ketua DPC dan anggota DPRD di mana saya diberikan amanah dan pemilik suara yang sah sebagai Ketua DPD, kami menolak KLB ilegal," tegas Iti dalam kegiatan Commander's Call di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021).

Baca juga: Kader Demokrat Gelar Cap Jempol Darah untuk Dukung AHY, SBY Disarankan Jadi Penengah

Iti memastikan dirinya bersama para ketua DPC serta kader di Banten tidak gentar menghadapi kubu Moeldoko.

Melansir Wartakota, Senin (8/3/2021), bahkan Iti menyampaikan siap mengirimkan santet kepada Moeldoko.

"Banten tidak gentar. Kami tetap setia pada ketum kami yang ganteng. Kalau pun kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," ungkap Iti.

Sementara itu usai menggelar rangkaian rapat konsolidasi, Ketua Umum Partai Demokrat AHY mendatangi Kementerian Hukum dan HAM, Senin (8/3/2021).

AHY datang bersama dengan perwakilan Majelis Tinggi dan 34 DPD.

Putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu membawa sejumlah bukti-bukti legalitas kepengurusan yang sah.

“Daftarnya saja berkasnya sudah disiapkan sudah di bawa. Bahwa saya akan menyerahkan semua daftar termaksud AD/ART yang sudah di sahkan oleh negara pemerintah kemenkumham pada 2020 yang lalu termasuk surat keputusan SK tentang status ketua 34 ketua dpd dan 514 DPC se-Indonesia sekali yang sah, yang memang terdaftar sebagai pemegang hak suara yangg sah dan konstitusional di Demokrat,” kata AHY seperti dikutip dari tayangan Live KompasTV.

AHY mengatakan kepada pendukungnya bahwa kedatangannya ke Kemenkumham untuk membuktikan KLB yang mengukuhkan Moeldoko sebagai ketua umum adalah tidak sah.