Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Partai Oposisi Dikooptasi: Prosedurnya Demokratis, Perilakunya Tidak

Ade juga menyoroti penegakan hukum yang tebang pilih, fenomena oligarki dan dinasti politik yang meningkat dalam satu dekade terakhir.

Partai Oposisi Dikooptasi: Prosedurnya Demokratis, Perilakunya Tidak
Tribunnews.com
Ilustrasi: Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan KSP, Moeldoko 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam lima tahun terakhir demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Salah satu indikasinya adalah adanya kooptasi partai oposisi untuk tujuan kekuasaan.

“Misalnya kooptasi partai oposisi lewat hegemoni atau paksa dan membajak lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan,” kata Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Wijayanto Ph.D dalam pernyataannya, saat diskusi Institut Demokrasi dan Keadilan(Ideal), Selasa(9/3/2021). Dalam acara tersebut hadir juga Direktur Ideal, Bursah Zarnubi.

Hal serupa juga dilontarkan Dosen Politik Universitas Indonesia(UI) Dr. Ade Reza Hariyadi. Mengutip Gramcy tentang penyakit demokrasi kontemporer, ia menyebut bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam gejala tidak wajar.

Baca juga: AHY: Mereka Bukanlah Pemegang Hak Suara yang Sah, Hanya Diberikan Jaket dan Jas Partai Demokrat

Saat dipimpin oleh pemimpin yang populis, indeks demokrasi Indonesia justru turun dan diberi predikat demokrasi cacat.

Prosedurnya demokratis, tapi perilakunya tidak.

Ade juga menyoroti penegakan hukum yang tebang pilih, fenomena oligarki dan dinasti politik yang meningkat dalam satu dekade terakhir.

Indikator lain yang merusak demokrasi adalah fenomena partai rental dan mahar sebagai syarat dalam pencalonan Pilkada yang menjadi pintu bagi pemodal untuk membajak parpol.

"Kudeta yang terjadi di sejumlah parpol adalah konsekuensi dari fenomena partai rental,"ujarnya.

Baca juga: Disebut Ikut Danai KLB, Wasekjen Demokrat Sindir Nazaruddin: Uangnya Masih Banyak, Darimana?

Sementara itu, Mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latif menyayangkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang sudah banyak mengabaikan nilai-nilai.

Menurutnya, demokrasi yang berjalan tanpa diiringi dengan pembudayaan nilai-nilai demokratis merupakan kelemahan mendasar yang membuat Indonesia tidak pernah naik kelas.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas