Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU ITE

Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan UU ITE Tak Masuk Prioritas Prolegnas 2021

Revisi UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia. 

Koalisi Masyarakat Sipil Sesalkan UU ITE Tak Masuk Prioritas Prolegnas 2021
TRIBUN/HO
Buruh pelabuhan maritim Australia membawa poster sebagai bentuk dukungan kepada aktivis SP JICT Rio Wijaya di Australia, Kamis (28/11/2019). Dukungan dari dalam dan luar negeri mengalir untuk Rio yang ditahan akibat dianggap melanggar UU ITE. TRIBUNNEWS/HO 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan tidak dimasukkannya revisi UU ITE dalam 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021 yang diputuskan pemerintah dan DPR dalam Rapat Kerja dengan Badan Legislatif (Baleg) DPR pada Selasa (9/3/2021) kemarin. 

Koalisi Masyarakat menegaskan tidak masuknya revisi UU ITE dalam Prolegnas Prioritas 2021 semakin menguatkan ketidakseriusan pemerintah dan DPR dalam merevisi UU ITE yang kerap menimbulkan kontroversi dalam penerapannya tersebut.

"Koalisi menyesalkan tidak dimasukkannya UU ITE dalam prioritas tahun 2021, sekalipun sudah menduga memang pemerintah dan DPR tidak cukup serius ingin melakukan revisi UU ITE," kata Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu dalam keterangan pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Pendapat Pendiri Drone Emprit Ismal Fahmi tentang Rencana Revisi UU ITE

Meski demikian, Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari LBH Pers, SAFEnet, YLBHI, ICJR, IJRS, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Greenpeace Indonesia, KontraS, Amnesty International Indonesia, PUSKAPA UI, Imparsial, AJI Indonesia, PBHI, Rumah Cemara, Koalisi Perempuan Indonesia, ICW, LeIP, dan WALHI meminta masyarakat tidak surut mendorong revisi total UU ITE. 

Ditegaskan, revisi UU ITE merupakan prioritas penting untuk memperbaiki sistem hukum pidana dan siber di Indonesia. 

"Serta menegakkan keadilan," tegas Erasmus.

Pada Selasa (9/3/2021) kemarin, sejumlah anggota Koalisi Masyarakat Sipil memenuhi undangan Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) untuk memberi masukan kepada Tim Kajian Revisi UU ITE yang dipimpin Sigit Purnomo selaku Kedeputian III Polhukam. 

Kepada Tim Kajian Kemko Polhukam, Koalisi Masyarakat Sipil mendorong revisi total UU ITE.

Erasmus memaparkan pokok permasalahan pasal demi pasal di dalam UU ITE yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan multi-tafsir. 

Ditegaskan, persoalan utama UU ITE terletak pada perumusan delik-deliknya, khususnya terkait delik tindak pidana konvensional yang ditarik masuk ke dalam UU ITE (cyber-enabled crime), seperti Pasal 27 (1), 27 (3), dan 28 (2) UU ITE beserta pemberatan ancaman pidana mencapi 12 tahun yg diatur dalam pasal 36 jo 51(2) UU ITE. 

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hasanudin Aco
  Loading comments...

Produk Populer

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas