TRIBUNNEWS.COM - Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio mengatakan, sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak buka suara soal gejolak Partai Demokrat dinilai sudah tepat.

Hal itu disampaikan dalam program Panggung Demokrasi di YouTube Tribunnews.com, Rabu (10/3/2021).

Ia menyampaikan, keputusan Jokowi untuk diam hingga sekarang soal gejolak Partai Demokrat itu benar.

Sebab, masyarakat akan tambah bingung jika Jokowi ikut memberi tanggapan.

"Seharusnya Presiden Jokowi tidak usah ngomong apa-apa," ujar Hendri Satrio.

"Kalau Jokowi ngomong malah membuat rakyat jadi tambah bingung," jelasnya.

Baca juga: Daftar Harta Kekayaan Apri Sujadi, Ketua DPD Demokrat Kepri yang Dipecat AHY, Total Rp 8,7 Miliar

Baca juga: Dukung Moeldoko, Ini Daftar Ketua DPD dan DPC Demokrat yang Dipecat oleh AHY Pasca-KLB Deli Serdang

Baca juga: Mabes Polri Meminta Benny K Harman Laporkan Dugaan Intel Polres Intimidasi Pengurus Partai Demokrat

Menurutnya, presiden lebih memihak masyarakat terkait gejolak di Partai Demokrat tersebut.

"Sudah benar Pak Jokowi diam saja, dilepasin saja itu Moeldoko."

"Pak Jokowi enggak pernah mau berbeda dengan masyarakat," kata dia.

Baca juga: Bantahan DPP Demokrat Soal Tudingan Uang Setoran Kader

Baca juga: Konflik Dualisme Kepemimpinan Demokrat Diperkirakan Hingga Pemilu 2024

Baca juga: Demokrat Bantah Pengakuan Darmizal soal Uang Setoran Kader Setiap Bulan: Jangan Mengada-ada

Ia menyebut, Jokowi kini tengah melihat pihak mana yang banyak mendapat dukungan.

"Tapi Pak Moeldoko susah, kenapa? relawan Pak Jokowi pun mengecam dia."

"Sekarang Pak Jokowi ini cari siapa yang dukung Moeldoko," imbuhnya.

Hendri pun kembali menegaskan, Jokowi tidak perlu mengeluarkan pendapat soal gejolak Partai Demokrat.

"Enggak usah, kalau mengeluarkan pendapat malah jadi runyam," tegasnya.

PKS Sebut Langkah Jokowi Ditunggu Publik

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera ikut memberi tanggapan terkait gejolak di Partai Demokrat.

Ia menyebut, langkap yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini ditunggu masyarakat.

Hal itu berkaitan dengan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Tangis Darmizal Menyesal Dukung SBY, Demokrat Minta Eks Kader Jangan Drama Seakan Paling Berjasa

Baca juga: Propam Imbau Benny K Harman Laporkan Dugaan Intel Polres Intimidasi Pengurus Partai Demokrat

Baca juga: Darmizal Mengaku Berjasa Menangkan SBY jadi Ketua Umum, Demokrat: Kebohongan dan Fitnah Besar

Menurut Mardani, aksi Moeldoko dikhawatirkan akan disebut telah disetujui oleh Jokowi.

Sehingga, langkah presiden terkait gejolak di Partai Demokrat ini sangat dinantikan.

"Aksi Pak Moeldoko sangat khawatir ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Pak Jokowi."

"Karena beliau (Moeldoko) aktif sebagai Kepala Staf Kepresidenan," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (8/3/2021).

"Karena itu gonjang-ganjing Demokrat sebetulnya sangat-sangat buruk bagi Pak Jokowi," ungkap dia.

Dirinya berujar, Jokowi yang belum buka suara terkait aksi Moeldoko itu bisa diartikan setuju.

Sehingga, menurut Mardani, masyarakat sangat menunggu langkah dari orang nomor satu di Indonesia tersebut.

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi."

"Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko."

"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera," kata Mardani.

Pangi: Manuver Moeldoko Coreng Wajah Presiden, Jokowi Harusnya Pecat Dengan Tidak Hormat

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Moeldoko dianggap telah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3) kemarin.

Baca juga: Intel Polisi Diduga Datangi DPC-DPD Demokrat, Rachland Nashidik: Tak Usah Beri Apapun yang Diminta

Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.

Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini. juga Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.

Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.

Baca juga: Pemerintah Diminta Tidak Anggap Enteng Kegelisahan Publik soal Upaya Kudeta Partai Demokrat

Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.

“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” katanya.

Baca juga: Polri Cek Kabar Oknum Personelnya Diduga Intimidasi Pengurus Partai Demokrat di Daerah

Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menegaskan pihaknya lah yang meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk menjadi Ketua Umum Partai.

Dilansir Kompas.com, Jhoni mengatakan Moeldoko selama ini tak pernah berpikir untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

"Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat."Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang," kata Jhoni.

Ia menambahkan, pihaknya meminta Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat karena merasa ada krisis kepemimpinan dan demokrasi dalam partai berlambang Mercy tersebut.

Jhoni pun membeberkan alasan mengapa pihaknya memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.Ia menilai Moeldoko merupakan seorang jenderal yang potensial dan tak memiliki cacat dalam karier militernya.

Tak hanya itu, Moeldoko dianggap memiliki kepribadian yang simpati dan menghargai orang lain.

"Lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang, bahkan menghargai bawahannya.Padahal beliau adalah seorang bintang empat, bintang yang tertinggi di dalam karier kemiliteran," tuturnya.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Tribun network/dit/Kompas.com)