"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu sifatnya pribadi, dimana sebagai warga negara punya hak politik.

Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," tegas Mulyadi.

Begitu kentara, 'sasaran tembak' persoalan ini adalah Presiden Jokowi, dengan membawa-bawa KSP.

Teddy yakin, Kemenhukam tentu bisa menyikapi persoalan ini dengan bijak.

Bukan tidak mungkin, Kepengurusan PD versi KLB yang akan disahkan.

"Intinya, kalau AHY merasa bersih, kenapa harus risih.

Selesaikan persoalan internal PD dengan bijak.

Bukan dengan mengumbar omongan, bikin jumpa pers, sampai harus menyeret-nyeret Pemerintahan Jokowi," tukas Teddy.

Kiai Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Indonesia mengingatkan, kondisi bangsa lagi sulit, namun sejumlah elit masih saja sibuk berkonflik.

"Kisruh internal partai di masa pandemi ini tentu akan menyulitkan kerja pemerintah. Coba saja lihat, ketika ke Kemenhukam atau KPU, datang berbondong-bondong, ini kan bisa jadi klaster baru penyebaran Covid-19," ujarnya.

Tapi sepertinya beberapa elit partai karena ego kelompok mengabaikan hal tersebut.
Munculnya masalah di internal, bisa jadi ada sesuatu yang tidam beres dalam organisasi tersebut.

"Jadi, bukan malah menyalahkan orang luar. Harusnya introspeksi diri dan lakukan pembenahan segera, bukannya malah 'menyerang' pemerintah," tukasnya.