Isu Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, Pengamat: Ikuti Regulasi Konstitusi yang Ada
Menurut Pengamat Jerry Massie, jika masa jabatan Presiden ditambah maka akan merusak sistem demokrasi yang ada.
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik sekaligus Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengkritik, terkait kembali munculnya isu masa jabatan Presiden tiga periode.
Menurut Jerry, jika masa jabatan Presiden ditambah maka akan merusak sistem demokrasi yang ada.
"Memang kalau jabatan ditambahkan maka sistem demokrasi dan reformasi akan rusak atau ternoda. Ikuti saja regulasi konstitusi yang ada," kata Jerry saat dihubungi Tribunnews, Senin (15/3/2021).
Baca juga: Ada Upaya Penggorengan Isu atau Menjegal Oknum yang Legalkan Jabatan Presiden 3 Periode
Peryataan Jerry itu menanggapi mantan Ketua MPR RI Amien Rais yang mengungkapkan kecurigaannya terkait adanya usaha dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menguasai semua lembaga tinggi negara.
Pendiri Partai Ummat itu curiga, rezim Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang MPR untuk melakukan perubahan terhadap dua pasal.
Satu di antara dua pasal itu, Amien mengatakan akan memberikan hak bagi presiden bisa dipilih tiga kali.
Baca juga: Pengamat: Masa Jabatan Tiga Periode Hanya Akan Melukai dan Buat Rakyat Marah
Jerry pun mengatakan, usulan masa jabatan Presiden tiga periode itu Irasional.
Menurut Jerry, perlu ada langkah preventif terhadap isu yang irasional dan inlonstitusional ini.
"Ini bisa jadi penggorengan isu yang sudah digulirkan, bisa jadi upaya menjegal ada oknum-oknum yang melegalkan jabatan presiden 3 periode," ucapnya.
