TRIBUNNEWS.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) minta pemerintah Daerah menggencarkan lagi sosialisasi program Kartu Tani. Dengan sistem elektronik, tujuannya bisa meminimalisasi data ganda penerima bantuan pupuk bersubsidi.

Menteri Pertanian (Mentan) Syarul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, Kementan masih mengacu data nomor induk kependudukan (NIK) dan e-KTP untuk penerimaan pupuk bersubsidi. 

"Data manual yang dijadikan rujukan untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi berpotensi melahirkan kecurangan. Bisa muncul data ganda melalui validasi manual. Jadi tidak merata pembagian pupuk subsidinya," ujar Mentan SYL, Senin (15/3).

Mentan SYL menjelaskan, kebijakan e-RDKK guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Apalagi, mengingat alokasi pupuk bersubsidi makin berkurang.

"Dengan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi, maka harus direncanakan dengan baik terkait penyaluran atau pendistribusiannya," jelas Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi. 

"Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui e-RDKK," jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. 

"Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja," tambahnya.

Petani yang akan membeli pupuk subsidi tinggal membawa kartu tani datang ke agen atau pengecer yang telah ditunjuk. Kemudian kartu tani digesek pada mesin EDC di kios untuk melakukan pembelian pupuk subsidi sesuai dengan kebutuhan.

Mengenai jenis pupuk subsidi yang dimaksud yakni Urea, SP-36, ZA dan NPK dengan komposisi N : P : K = 15:15:15 atau 15:10:12 untuk 2021. Semua pupuk tersebut harus memenuhi standar mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Pupuk bersubsidi memang bermacam jenisnya. Dan masing-masing memiliki manfaat tersendiri," pungkas Sarwo Edhy.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang menyerukan petani agar memahami skema dan tata cara mendapatkan pupuk bersubsidi.

"Harus sudah menggunakan Kartu Tani, untuk menghindari manipulasi dan sebagainya. Artinya, memang awal-awal penerapannya perlu transisi. Seperti e-tol waktu pertama kali diterapkan," beber Kepala DTPHP Kabupaten Malang, Budiar Anwar ketika dikonfirmasi.

Budiar mengatakan, pupuk bersubsidi di Kabupaten Malang sebenarnya tidak langka. Mantan Kabag Humas Pemkab Malang ini menjelaskan segala ketentuan mengenai pupuk bersubsidi telah diatur oleh pemerintah pusat.

"Kabupaten Malang diberi amanah tentang data petani melalui e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Sedangkan yang ditugaskan membagi kartu tani adalah pihak perbankan yakni BNI 46. Lalu distribusi pupuk, yang ditugasi adalah pupuk indonesia holding company," beber Budiar.

Budiar menyadari masih terdapat sejumlah petani di Kabupaten Malang belum memahami penyaluran mekanisme pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani.

"Salah satu yang menyebabkan pupuk langka adalah mekanisme yang ada. Infrastruktur Kartu Tani baru berbenah. Bank BNI juga masih terus mensosialisasikan bagaimana penggunaannya. Mekanisme pemberian pupuk, karena distribusi belum lancar. Tapi barangnya sudah ada," jelas Budiar.

Kata Budiar, para petani juga memiliki alternatif dalam penggunaan pupuk. Pupuk tidak bersubsidi juga banyak diminati oleh para petani.

Menurut Budiar, tindakan rasional petani dalam memilih pupuk non subsidi sah-sah saja. Pasalnya, pupuk bersubsidi tidak selamanya akan diberikan.

"Subsidi tidak akan selamanya didapatkan. Para petani bisa menggunakan pupuk non subsidi atau pupuk organik," ucapnya.

Menyikapi dinamika tersebut, Budiar menerangkan petani harus siap beradaptasi di segala kondisi.

"Para petani harus siap jika sewaktu-waktu, subsidi ini dihapus. Selain pupuk, petani di Kabupaten Malang juga mendapat bantuan lain seperti bibit," terang Budiar. (*)