TRIBUNNEWS.COM - Direktur Politik Lembaga Pengkajian dan Informasi Pembangunan Bangsa (LPIPB), Teddy Mulyadi, menilai kehadiran Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, di tengah Partai Demokrat, tak bisa disalahkan.

Hal ini, menurut Teddy, harusnya bisa menjadi koreksi bagi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Nampak sekali SBY dan AHY seperti kebakaran jenggot menyikapi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang."

"Baik AHY maupun SBY langsung bikin statement-statement yang cenderung menarik-narik Presiden Joko Widodo," ujar Teddy, Minggu (14/3/2021), dilansir Tribunnews.

Teddy menambahkan, AHY yang terus menerus menyebut KSP Moeldoko seolah ingin menggambarkan ke publik bahwa KSP secara kelembagaan terlibat dalam upaya kudeta Partai Demokrat.

Baca juga: Relawan Jokowi Minta BW Tak Seret Presiden dengan Hak Politik Moeldoko

Baca juga: Amien Rais Tak Yakin Moeldoko Berani Jadi Ketum Demokrat Tanpa Dukungan dari Lurah

Padahal menurutnya, tak ada keterkaitan antara KSP, terlebih Presiden, dengan KLB di Deli Serdang beberapa waktu lalu.

Lantaran penggagas KLB itu adalah para senior dan pendiri yang memahami AD/ART Partai Demokrat.

Karena itu, Teddy mengaku heran saat tahu Moeldoko disalahkan ketika menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

"Jangan kaitkan Moeldoko sebagai KSP. Itu sifatnya pribadi, dimana sebagai warga negara punya hak politik."

"Mau bergabung dengan partai mana saja, tentu pilihan beliau," katanya.

Teddy pun merasa yakin Kementerian Hukum dan HAM bisa menyikapi dualisme kepemimpinan dalam Partai Demokrat.

Meski begitu, ia mengatakan tak menutup kemungkinan Kemenkumham mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB.

Karena itu, ia mengingatkan AHY agar tidak merasa bingung jika sudah merasa yakin bersih.

Ia pun meminta agar AHY bisa menyelesaikan konflik internal Demokrat secara bijak.