TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat sepanjang tahun 2020 terdapat 586.049 peserta program Kartu Prakerja mendaftar melalui platform digital Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).

Ini merupakan bagian dari 5,5 juta penerima program Kartu Prakerja pada 2020.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan, Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital pelaksana program Kartu Prakerja yang dikelola oleh pemerintah.

”Di mana di antara platform digital Kartu Prakerja Sisnaker merupakan satu-satunya platform digital milik pemerintah,” kata Ida dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (16/3).

Ida mengatakan, melalui platform tersebut pemerintah menawarkan berbagai macam program pelatihan.

Sepanjang tahun lalu Kemnaker mencatat ada 10 program yang paling diminati oleh para peserta Kartu Prakerja.

Dalam pemaparannya, Ida juga menjelaskan dari 10 program yang paling diminati itu, 4 di antaranya berkaitan dengan make up.

”Ternyata Bu Ketua, teknik make up natural itu paling tinggi peminatnya," kata Ida.

Baca juga: Menaker Minta Dukungan DPR untuk Optimalkan Sistem Informasi Pasar Kerja Ideal

Baca juga: Menaker: Penanganan Dampak COVID-19 Tahun 2020 Tunjukkan Hasil Positif

Dari data yang dipaparkan Ida, teknik kecantikan menempati urutan pertama dengan keikutsertaan 66.666 peserta, disusul pelatihan bahasa Inggris sebanyak 55.136 peserta, dan pengenalan komputer dasar 46.021 peserta.

Selanjutnya, di urutan keempat, terdapat pelatihan make up diri sendiri dengan jumlah 45.933 peserta.

Kelima, pelatihan sosial media marketing 38.493 peserta, disusul microsoft excel 31.004 peserta, konten kreator youtube 24.250 peserta, teknik everyday make up 20.703 peserta, tata rias pengantin 16.809 peserta, dan kursus menjahit 15.373 peserta.

”Jadi, lebih banyak untuk kepentingan kompetensi diri, meskipun kalau kita lihat persentase terbesar kedua bahasa Inggris, pengenalan komputer yang ketiga, dan seterusnya," jelas Ida.

Untuk tahun ini, Sisnaker akan tetap menjadi platform digital pemerintah pelaksana program Kartu Prakerja pada tahun 2021.

Kemenaker juga akan memprioritaskan calon pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai penerima program Kartu Prakerja.

"Peningkatan kompetisi calon pekerja migran itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dan kami sejak awal menyepakati bahwa ada kuota khusus untuk peningkatan kompetensi bagi calon PMI," ujarnya.

Baca juga: Raker dengan Komisi IX, Menaker Singgung 29 Juta Tenaga Kerja Terdampak Pandemi Covid-19

Selain 5,5 juta penerima program Kartu Prakerja pada 2020, ada juga 2,1 juta orang yang masuk daftar tunggu program kartu Prakerja.

Angka itu berasal dari pendataan pekerja terdampak Covid-19.

"Saya kira data bersumber dari mana saja termasuk dari bapak ibu di Komisi IX. Ini sebenarnya merupakan waiting list yang datanya sudah disinergikan by name by address dengan data BPJS Ketenagakerjaan," kata Ida.

Untuk tahun ini Kemenaker menyiapkan anggaran sama dengan tahun lalu yakni Rp 20 triliun.

Hanya saja yang berbeda kali ini, program akan dibagi dalam dua semester.

Di mana untuk semester pertama tahun 2021 dianggarkan Rp 10 triliun.

Kuota peserta Prakerja untuk semester pertama ini, ditargetkan mencapai 2,7 juta orang. Pendaftaran diharapkan rampung hingga akhir Maret 2021.

Sementara itu dalam rapat yang sama anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay mengusulkan agar program Kartu Prakerja diganti saja seperti program bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT BPJS Ketenagakerjaan.

Sebab, menurut Saleh, sulit mengukur efektivitas program Kartu Prakerja, mengingat pelatihan yang diberikan juga secara online bukan tatap muka.

"Kalau (pembedanya itu soal) subsidi untuk pekerja, itu bisa kita buat lagi seperti bantuan subsidi upah (BSU) kemarin kan bisa juga," ujar Saleh.

Menurut Saleh, bila fokusnya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan tenaga kerja Indonesia, maka ia mengusulkan agar dibuat saja situs khusus seperti YouTube yang menampilkan pelatihan yang dibuat para lembaga pelatih di program Kartu Prakerja.

"Apakah tidak bisa video yang mereka buat itu (dibuat lembaga pelatihan) kita beli saja, kalau sudah dibeli tinggal kita tayangkan saya, bikin satu website resmi yang dimiliki pemerintah, isinya soal itu semua, jadi orang siapa saja pun kalau mau belajar tinggal buka itu," katanya.

Saran serupa disampaikan oleh anggota Komisi IX lainnya dari Fraksi PKB Nur Yasin.

Tak hanya BLT BPJS Ketenagakerjaan saja yang perlu dilanjutkan, bantuan lainnya seperti program padar karya infrastruktur, teknologi tepat guna hingga Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas.

"Dalam kondisi pandemi ini, program yang sudah diluncurkan di tahun 2020, setidaknya di Dapil saya (Jawa Timur IV) itu mendapat respons yang sangat positif dari masyarakat," ujar Nur.

Ia berharap program-program bantuan yang sebelumnya ada di 2020 kembali dilanjutkan lagi di tahun 2020 ini.

"Saya berharap tahun 2021 ini jangan dikurangi program seperti itu, kalau bisa ditambah," timpalnya.(tribun network/ras/mam/dod)