TRIBUNNEWS.COM - Rencana pemerintah impor beras satu juta ton tahun ini adalah bentuk antisipasi dan pemenuhan terhadap amanat konstitusi negara. Pendapat ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPR dari Dapil Jateng III, Firman Soebagyo.

“Jadi, impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar. Rencana ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi defisit pasokan di masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Jumat (19/3/2021).

Beras yang akan diimpor pemerintah, rencananya tak akan digelontorkan ke pasar pada saat panen raya sekitar bulan April. Namun akan disimpan dan digunakan untuk menambah cadangan. Dalam hal ini pemerintah menyebutnya sebagai “iron stock”.

Baca juga: Indonesia Surplus Beras 12 Juta Ton, DPR Minta Cari Terobosan Ekspor Bukan Impor

Menurut Firman penduduk Indonesia saat ini jumlahnya 270 juta. Untuk itu diperlukan adanya jaminan pangan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan itu mengingat itu adalah amanat konstitusi bahwa “pangan harus tersedia oleh nagara” dan pangan adalah “hak asasi manusia”.

Ia juga menyetujui pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah karena masuk akal dan benar seperti diamanatkan dalam UU pangan. Dalam UU Cipta Kerja tentang impor pangan, juga masih diperbolehkan. Ini diperlukan guna memenuhi cadangan atau stok pangan nasional. Hal penting agar tidak terjadi kekosongan pasokan dan menimbulkan gejolak harga di pasar.

Langkah pemerintah tersebut menjadi sangat penting dan dibenarkan karena data stok pangan yang disampaikan Bulog masih bersifat sementara. Bulog sebelumnya menyatakan jika serapan beras sampai dengan April 2021 masih dalam bentuk harapan panen akan datang. “Ini masih belum bisa dipastikan apakah dapat terpenuhi atau tidak,” tambah Firman.

Baca juga: Bulog Tolak Impor Beras, Ini Kata Pengamat Pertanian

Terlebih lagi, berdasarkan resume dipaparkan dalam penjelasan rapat dengan Bulog bersama Baleg bahwa stok mereka sebanyak 883.585 ton terdiri dari beras CBP 859.877 ton dan beras Kom 23.708 ton merupakan kebutuhan penjualan KPSH Bulog.

“Waktu masih panjang sampai April dan ini baru Maret, apalagi kita harus tau persis apakah stok disampaikan Bulog akurasinya benar atau tidak. Karena saya meyakini stok beras dimiliki Bulog itu keberadaannya di gudang mana dan berapa kerusakan yang ada. Data penting itu belum dijelaskan oleh Bulog,” tutur politikus Golkar yang membidangi masalah pertanian ini.

Firman juga mendesak Komisi IV DPR segera melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengecek di gudang-gudang Bulog tersebut agar ada kepastian. Data beras di Gudang Bulog menjadi penting karena akan menggambarkan cadangan pangan sebenarnya yang dimiliki oleh pemerintah. (*)