Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mendagri Tito Karnavian Hadiri RUPS BUMD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Jakarta

Tito Karnavian menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung

Mendagri Tito Karnavian Hadiri RUPS BUMD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung di Jakarta
dok Kemendagri
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2020, di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (22/3/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2020, di Hotel Fairmont Jakarta, Senin (22/3/2021).

Menurutnya keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) penting, utamanya bertujuan untuk mendukung pembangunan perekonomian di daerah.

Meski sebagai organisasi yang berorientasi pada keuntungan bagi pemegang saham, BPD harus membantu perekonomian daerah di era otonomi daerah.

Baca juga: Kemendagri: Alokasi Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2020 Hanya 0,22 Persen

“BPD diharapkan dukung pemerintah daerah pulihkan ekonomi ditengah pandemi,” ujar Mendagri dalam keterangannya.

Ia berujar pengelolaan BUMD termasuk bagian dari pembinaan dan pengawasan Kemendagri. BPD merupakan salah satu bentuk BUMD yang menjadi bagian dari sumber pendapatan daerah

Hal itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD terkait tugas pokok dan fungsi Kemendagri sebagai pembina sekaligus pengawas bagi jalannya pemerintahan daerah.

Baca juga: Apkasi Curhat ke Mendagri, Berkurangnya Dana Transfer Picu Produk Domestik Bruto Jadi Ngepres

Mendagri menjelaskan, saat ini secara regulasi, pengelolaan BUMD telah didukung kuat.

Di sisi lain, adanya otonomi daerah telah mendukung tumbuhnya BUMD salah satunya berbentuk BPD di berbagai daerah.

Menurut data Direktorat Jenderal (Ditjen) Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, jumlah BPD pada 2021 sebanyak 26 usaha dari total Jumlah BUMD sekitar 1.097 usaha.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Larasati Dyah Utami
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas