TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI diharapkan mampu menegakkan etika yang pada akhirnya bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. 

"Penerapan dan penegakan etika anggota dewan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DPR. Saya berharap seminar nasional ini tidak hanya sebagai kegiatan seremonial semata," kata Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutannya secara vitual. 

Hal tersebut disampaikan Puan di acara "Seminar Nasional Mahkamah Kehormatan Dewan DPR-RI: Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan Penguatan Kualitas Perilaku Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik" di Birawa Assembly Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (22/3/2021). 

Puan menyebutkan, pada dasarnya setiap parpol telah memiliki kode etiknya masing masing dan oleh karenanya MKD DPR RI  tidak bisa berjalan sendiri dalam menegakkan etika anggota dewan yang juga merupakan kader partai politik. 

"MKD harus bersama dengan pihak lainnya dengan berbagai elemen termasuk dengan parpol. Karena pada dasarnya setiap parpol memiliki kaderisasi yang di dalamnnya mengenai kewarganegaraan dan kode etik," ujarnya. 

Dalam kesempatan itu pula, Puan menyampaikan, agar MKD DPR mampu melakukan pengawasan sejak dini agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota dewan. 

"MKD harus bisa mengawasi dan menjaga kehormatan dewan dengan tujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan itu bisa dilakukan dengan membuatkan komitmen dengan partai politik juga," tuturnya.

Baca juga: Tim Kajian UU ITE Terima Masukan dari DPR dan MPR untuk Revisi Beberapa Pasal

Sementara itu, Ketua MKD DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsy menyebutkan, MKD DPR RI memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan penegakan etika pejabat publik.

Dalam hal ini, MKD DPR RI terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, dalam menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR, maka dilakukan seminar sinergi penegakan etika kelembagaan penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui peran partai politik.

"Acara seminar nasional oleh MKD hari ini sejatinya upaya dari MKD untuk bersinergi, karena tugas dari MKD sangat berat, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu bersinergi dengan beberapa stakeholder terkait. Prinsipnya seminar ini adalah wujud dari komitmen untuk meningkatkan etika di tengah lembaga legislatif. Kegiatan ini adalah ikhtiar kami dalam meningkatkan fungsi MKD dan martabat atau keluhuran dari anggota DPR," jelasnya. 

Aboe Bakar menuturkan, pada kekuasaan parlemen yang modern, terdapat kesadaran bersama mengenai perlunya kelembagaan etik parlemen yang independen dan profesional guna menjaga wibawa parlemen yang ditunjukkan oleh anggota parlemen.

Karenanya diperlukan lembaga yang mengambil peran mengawasi dan menjaga harkat dan martabat dari lembaga parlemen semakin dibutuhkan. Disinilah posisi strategis MKD DPR RI dalam mengawal marwah kelembagaan. 

Menyadari peran yang sangat penting tersebut, lanjut Aboe Bakar, MKD DPR RI tentunya tidak dapat bekerja sendirian.

Karenanya MKD DPR RI melakukan komunikasi dengan berbagai pihak dalam rangka melakukan kerja sama penguatan, sehingga diharapkan MKD DPR RI akan bisa lebih optimal dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu sinergi yang dilakukan MKD DPR RI adalah dengan partai politik, khususnya mahkamah partai. "Mahkamah Partai memiliki peran dan kewenangan langsung yang tidak sekedar melakukan kinerja penindakan (eksekutorial) terkait berbagai perselisihan dalam ranah internal kepartaian, tapi juga memiliki strategi pengawasan dan pembinaan penegakan etika secara umum, agar perilaku internal kepartaian tidak berada dalam ruang yang berpotensi menyisakan perselisihan dari waktu ke waktu," ujarnya. 

Aboe Bakar menilai, manajemen kepartaian diyakini mampu memberi dukungan signifikan pada pembentukan paradigma etis bagi pejabat publik, khususnya jabatan wakil rakyat. 

"Atas dasar itu, sinergi peran kelembagaan etika, maupun kewenangan penindakan yang dilakukan oleh partai politik dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI diharapkan mampu melahirkan solusi komprehensif dalam rangka mengelola etika kelembagaan di masa yang akan datang sebagai perwujudan tanggung jawab atas jabatan publik," tuturnya. 

Selain itu, Aboe Bakar menyatakan MKD DPR RI saat ini bersifat pro aktif dalam upaya pencegahan dan peningkatan pemahaman terhadap etika anggota dewan. 

"Jadi kami saat ini tidak hanya menunggu laporan masuk. Kami melakukan upaya preventif agat tidak terjadi pelanggaran etika. Disini kami bersinergi dengan partai politik. Karna disini juga ada mahkamar partai yang salah satu fungsinya sejalan dengan fungsi MKD. Harapan kami acara ini akan menguatkan kesamaan pandang dengan parpol. Sehingga parpol juga bisa memberikan dukungan untuk pencegahan pelanggaran etika yang anggotanya duduk sebagai anggota DPR. Dengan demikian diharapkan meminimalisir pelanggaran etik sudah ada pembekalan dari parpol sehingga penegakan etik bisa berjalan dengan baik," paparnya. 

Sementara itu seminar nasional yang digelar MKD DPR RI dibagi dalam tiga sesi. Dalam sesi pertama, hadir para pembicara diantaranya; Andi Mattalatta, Fahri Hamzah, Abdul Chair Ramadhan, Komarudin Watubun dan Viva Yoga Mauladi.

Di sesi kedua yang mengakat tema soal penguatan kualitas perilaku etika kelembagaan wakil rakyat dan partai politik, hadir pembicara, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Baso, Albertina Ho, Johannes Haryatmoko, Adies Kadir, Hidayat Nur Wahid dan M Maulana Bungaran.

Sementara di sesi tiga seminar diselenggarakan penandatanganan kerja sama penegakan etika kelembagaan antara MKD DPR RI dengan Mahkamah Partai.'