Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Politikus PKS Nilai Kandungan Babi pada AstraZaneca Bisa Turunkan Kepercayaan Masyarakat

Meski mengandung babi, MUI tetap membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karena faktor kedaruratan. 

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Politikus PKS Nilai Kandungan Babi pada AstraZaneca Bisa Turunkan Kepercayaan Masyarakat
Jaka/Man (dpr.go.id)
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. 

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail 

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjelaskan bahwa vaksin AstraZeneca menggunakan bahan dari babi dalam proses pembuatannya. Sebelumnya BPOM telah lebih dulu mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin buatan Inggris tersebut. 

Meski mengandung babi, MUI tetap membolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca karena faktor kedaruratan. 

Anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher khawatir akan adanya temuan ini bisa berdampak pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap vaksin.

Baca juga: Penjelasan LPPOM MUI terkait Pemanfaatan Tripsin Asal Babi di Vaksin AstraZeneca

"Sebelum adanya temuan ini, sudah banyak masyarakat yang tidak percaya dengan vaksin. Pernyataan MUI bahwa vaksin AstraZeneca tetap dapat digunakan meski mengandung babi, tetap saja akan mempengaruhi kepercayaan sebagian besar masyarakat " ujar Netty, Selasa (23/3/2021). 

Selain soal kandungan babi ini, menurut Netty pemerintah juga masih punya pekerjaan rumah untuk meyakinkan msyarakat soal kepastian aman atau tidaknya vaksin AstraZeneca.

"Beberapa negara sudah menunda untuk menggunakan vaksin AstraZeneca karena khawatir adanya dugaan soal keamanan dan efek samping yang ditimbulkan. Ini juga akan jadi PR besar bagi pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar bisa percaya dan mau divaksinasi. Sangat penting bagi pemerintah untuk mengedepankan transparansi agar masyarakat bisa benar-benar percaya" terangnya.

Baca juga: 5 Alasan MUI Perbolehkan Vaksin AstraZeneca Meski Memakai Tripsin Babi

BERITA TERKAIT

Oleh karena itu, Netty meminta agar pemerintah kembali mengedukasi masyarakat. 

"Pemerintah harus terus menggalakkan edukasi di tengah masyarakat. Pemerintah memiliki tugas untuk menangkis segala informasi yang tidak akurat dengan data dan penjelasan yang lengkap. Cara-cara persuasi juga harus dikedepankan agar masyarakat bersedia divaksinasi tanpa ada paksaan" pungkasnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas