TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi rencana impor beras yang akan dilakukan, meski kebijakan menteri perdagangan tersebut diperhalus tidak akan dilakukan pada saat panen.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar. Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3/2021)

Hasto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan.

“Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Beliau telah membangun lumbung pangan (food estate) bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan. Lalu kenapa Menteri Perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” ujar Hasto.

Hasto mengatakan selama ada tanah, ada matahari, ada air, kita juga bisa menanam sepanjang musim, sepanjang tahun.

"Tidak seperti di Jepang. Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengampanyekan bagaimana kita berdaulat," tutur Hasto menambahkan.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai Partai Pemerintah rasa oposisi, bagi Hasto penolakan atas kebijakan impor beras bagian dari melindungi Presiden Jokowi dari menteri perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.

"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah, justru kebijakan yang kami dorong untuk tidak impor beras, lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Lebih jauh, Hasto meminta Mendag M. Luthfi ingat, bahwa rakyat Indonesia cerdas.

"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan," katanya.

"Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar," tandas Hasto menambahkan.

Dalam webinar tersebut hadir juga Dirut Komjen Pol (Purn) Budi Waseso, Anggota Komisi Pertanian DPR sekaligus Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, dan Dirjen Tanaman Pangan Suwandi.