Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pemerintah Susun Aturan Jabatan Kritikal ASN, Berikut Penjelasannya

Kebijakan terkait jabatan kritikal ASN ini merupakan tindak lanjut dari PermenPANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN. 

Pemerintah Susun Aturan Jabatan Kritikal ASN, Berikut Penjelasannya
dok.Kemenpar
Ilustrasi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan menerbitkan peraturan mengenai pemetaan jabatan kritikal di lingkup aparatur sipil negara (ASN). 

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja mengatakan aturan terkait jabatan kritikal ASN nasional ini akan dimuat dalam Peraturan Menteri PANRB.

Baca juga: Waspada Calo Saat Rekrutmen CASN 2021

Aba mengatakan, kebijakan jabatan kritikal ini menjadi bagian penting dalam sejarah tata kelola sumber daya manusia (SDM) ASN, kebijakan semacam ini belum pernah diterapkan di Indonesia. 

“Kebijakan jabatan kritikal harus sudah ada di tahun ini. Outputnya adalah PermenPANB dan lampirannya adalah peta okupasi,” kata Aba dalam keterangan yang diterima, Rabu (24/3/2021).

Kebijakan terkait jabatan kritikal ASN ini merupakan tindak lanjut dari PermenPANRB No. 3/2020 tentang Manajemen Talenta ASN. 

Jabatan kritikal menjadi salah satu bagian dari infrastruktur pendukung Manajemen Talenta ASN. Jabatan Kritikal merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, dan jabatan fungsional yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional. 

Karakterisitik jabatan kritikal adalah strategis dan berkaitan langsung dengan prioritas nasional serta memerlukan keahlian yang sangat khusus dan/atau langka sesuai kebutuhan prioritas nasional. 

Aba menerangkan, urgensi penyusunan jabatan kritikal dikarenakan adanya keterbatasan informasi SDM, identifikasi keahlian SDM tersebar di instansi yang berbeda, serta perencanaan SDM ASN yang kurang sesuai dengan tantangan global.

Baca juga: MenPAN RB Nilai ASN Harus Berperan Jadi Agen Literasi Nasional

“Hal ini menyebabkan pemerintah kesulitan memonitoring kekurangan SDM berkeahlian,” imbuhnya.  

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas