Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dualisme kepengurusan dan konflik internal pernah dialami partai Golkar pada 2014 hingga 2016 lalu.

Partai Golkar pun berhasil menyelesaikannya dan kembali bersatu.

Kuncinya adalah menjaga soliditas internal partai politik.

Bila partai politik solid di dalam, maka dari luar akan sangat susah untuk menggoyangnya.

Baca juga: Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021, Golkar Bicara SE Kapolri

Sebaliknya, kalau partai politik tidak solid di internalnya, maka akan sangat mudah untuk diganggu dari luar.

Demikian pembelajaran dari Partai Golkar menghadapi gejolak dualisme kepengurusan pada 2014 dan kini berhasil bersatu kembali.

“Apa yang bisa kita petik dari apa yang menjadi pengalaman kami, yaitu pentingnya menjaga soliditas internal partai politik.”

“Karena seandainya kita solid di dalam, kalau dari luar mau goyang-goyang itu susah. Tetapi kalau dari dalamnya rapuh, maka itu akan menjadi sangat mudah diganggu,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifinn dalam Webinar ‘Merawat Soliditas Partai: Pembelajaran dari Pengalaman Partai-Partai Reformasi, seperti disiarkan di Channel Youtube Pusat Penelitian Politik LIPI, Kamis (25/3/2021).

Pada akhir 2014 lalu, terjadi dua Munas di Golkar, yakni di Bali pada 30 November–4 Desember, dengan Ketua Umumnya Aburizal Bakrie.

Baca juga: Golkar: Kami Sangat Terbuka Bagi Anak Muda

Sementara Munas Ancol, Jakarta, digelar 6-8 Desember dengan Ketua Umum terpilih Agung Laksono.

Sejak itu terjadi dualisme kepengurusan di Golkar.

Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan dua Munas itu dipengaruhi juga dengan kondisi politik nasional pada pemilu 2014.

Selain soliditas, kata Nurul, hadirnya Mahkamah Partai sebagai lembaga yang netral penting juga dalam rekonsiliasi di internal partai berlambang beringin.