Kelompok militan menggunakan bom bunuh diri tidak hanya untuk alasan praktis, tetapi juga untuk tujuan strategis yang lebih luas.

Ilmuwan politik Kanada, Mia Bloom, mencatat bahwa bom bunuh diri sering menjadi bagian dari persaingan antar kelompok untuk mendapatkan legitimasi.

Seperti halnya ketika kelompok Islam Hamas menggunakan kesediaan beberapa anggotanya untuk bunuh diri dalam serangan terhadap Israel, untuk mengklaim superioritas moral atas penguasa politik.

Di sisi lain, bom bunuh diri juga bisa menjadi metode yang efektif untuk menekan demokrasi untuk menghentikan intervensi asing.

Misalnya, seperti yang terjadi dalam penarikan pasukan Barat dari Lebanon tahun 1983, dan dalam keputusan India untuk tidak memasukkan kembali pasukan militer ke Sri Lanka setelah pembunuhan Gandhi pada tahun 1991.

Apapun tujuan jangka panjang mereka, jelas bahwa para pemimpin dari beberapa kelompok, sebagai bagian dari kampanye mereka untuk mengeksploitasi kondisi politik, sosial, dan ekonomi, memanfaatkan bom bunuh diri secara rasional dan penuh perhitungan.

Namun, keberhasilan taktik tersebut tidak selalu berarti keberhasilan dalam strategi kekerasan politik, karena bom bunuh diri adalah pedang bermata dua.

Jika digunakan terlalu sering dan terlalu sembarangan, hal itu dapat menjadi tidak terlalu mengejutkan dari waktu ke waktu dan bahkan dapat mengasingkan populasi yang dibutuhkan militan untuk mempertahankan perjuangan jangka panjang mereka.

Baca juga: Bom di Katedral Makassar, Ini Fakta-fakta yang Sejauh Ini Kita Tahu

Baca juga: FAKTA Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar: Motor yang Dipakai Pelaku atas Nama Hasnawati

Cara menghadapi bom bunuh diri

Negara-negara yang menghadapi serangan bunuh diri harus mengambil tindakan untuk mencegahnya.

Tindakan tersebut dapat bersifat aktif atau menyinggung, mulai dari penegakan hukum yang agresif (termasuk pembuatan profil populasi dan kelompok usia tertentu) hingga misi kontrateroris yang kejam terhadap sel, organisasi, dan pemimpin.

Tindakan lain bisa pasif atau defensif, berkisar dari pos pemeriksaan jalan raya dan pemeriksaan penumpang maskapai, hingga tindakan hukum terhadap perjalanan atau bahkan hingga pembangunan tembok dan pagar untuk mengontrol pergerakan.

Terlepas dari tindakan apa yang digunakan, mereka harus diimbangi dengan beratnya ancaman, agar tidak mengikis nilai-nilai masyarakat.

Misalnya di Amerika Serikat, kemampuan Badan Keamanan Nasional untuk melakukan 'penyadapan tanpa jaminan', atau pemantauan elektronik terhadap komunikasi domestik, membuat para pembuat undang-undang dan kelompok kebebasan sipil menyatakan bahwa kewenangan tersebut membahayakan proses hukum dan kebebasan pribadi yang dijamin oleh undang-undang.

(Tribunnews.com/Latifah)

Berita lainnya terkait Bom Bunuh Diri