TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko sejak jauh hari telah mencium bahaya radikalisme dengan ideologi berbahayanya.

Hal itu disampaikan Moeldoko saat menjawab pertanyaan mengapa ia rela memimpin Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Menurut Moeldoko, bahaya kelompok radikalisme dengan ideologi jahatnya telah mulai menyusup ke beberapa lini kehidupan masyarakat, termasuk partai politik.

Baca juga: Kapolda: Polri Tangkap Satu Orang Pelaku Diduga Pemilik Bom dan Bahan Baku Peledak

Menurut dia, masuknya ideologi jahat yang dibawa kelompok radikal ke dalam tubuh partai politik membuat arah demokrasi di Indonesia mengalami pergeseran.

"Saya orang yang didaulat untuk memimpin Partai Demokrat. Kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di dalam tubuh Partai Demokrat," kata Moeldoko membuka perbincangan, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Pascabom Bunuh Diri, Mall di Makassar Tingkatkan Keamanan hingga 2 Lapis dan Tambah Petugas

Menurutnya, perebutan tampuk kekuasaan pada tahun 2024 membuat terjadinya pertarungan politik yang begitu kental dapat dikenali. Tentu saja hal itu dapat menjadi ancaman bagi Indonesia Emas tahun 2045.

"Terjadi pertarungan ideologis yang kuat menjelang 2024. Pertarungan ini terstruktur dan gampang dikenali. Ini menjadi ancaman bagi cita-cita menuju Indonesia Emas 2045," papar Moeldoko.

Kecenderungan tarikan ideologis itu juga menurut Moeldoko terlihat di internal Partai Demokrat.

"Jadi ini bukan sekadar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat setelah tiga pertanyaan yang saya ajukan kepada peserta KLB," ulas Moeldoko.

Dalam hal ini, Moeldoko mengaku bertindak atas nama pribadi dan tak membebani presiden sebagai tempatnya bertangungjawab sebagai KSP. "Terhadap persoalan yang saya yakini benar dan itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani presiden," tegas Moeldoko.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menegaskan ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis religius yang memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme dengan tujuan mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.

Dia menuding Moeldoko tengah mengarahkan opini publik untuk menyerang Demokrat dengan isu ideologi.

"Moeldoko mencoba menggunakan buzzer untuk menyerang Partai Demokrat dengan isu ideologi. Penggiringan ini dilakukan secara sistematis namun terbaca dengan jelas, karena mereka memilih sasaran yang salah. Model serupa mungkin efektif pada operasi terhadap ormas keagamaan yang rentan dan sensitif dengan isu ideologi, tapi tak relevan diterapkan pada Partai Demokrat," kata Kamhar dalam keterangannya, Senin (29/3/2021).

Bamsoet kutuk aksi bunuh diri

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengutuk keras tindakan biadab bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. Menyebabkan 14 orang menjadi korban serta sejumlah kendaraan rusak.

"Polri harus segera mengusut tuntas pihak yang terlibat dalam peledakan bom bunuh diri tersebut. Sehingga tidak melebar menjadi isu yang memecah belah kerukunan umat beragama. Polri juga harus mengantisipasi agar kejadian serupa tak terulang di tempat lain. Jangan berikan ruang bagi pihak yang ingin mengganggu perdamaian serta memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," tegas Bamsoet di Jakarta, Minggu (28/3/21). 

Ketua DPR RI ke-20 dan wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengajak masyarakat tetap tenang, tidak terpancing agitasi dan propaganda menyesatkan akibat peristiwa bom bunuh diri tersebut.

Termasuk menyebarkan foto atau video peristiwa bom di Gereja Katedral yang dapat meresahkan masyarakat. Serahkan sepenuhnya pengusutan kasus tersebut kepada Polri. 

"Masyarakat jangan terpancing isu apapun yang kemungkinan beredar di media sosial atas peristiwa tersebut. Jangan biarkan pihak yang terlibat dalam peledakan bom bunuh diri tersebut tersenyum lebar karena berhasil membuat suasana tidak harmonis diantara sesama anak bangsa," jelas Bamsoet. 

HNW Nilai RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Semakin Urgen

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengutuk keras berkelanjutannya kejahatan terhadap rumah Ibadah, seperti pengeboman di depan Gereja Katedral di Makassar, Sulawesi Selatan.

Pria yang akrab disapa HNW itu mendesak agar RUU Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah, segera dibahas dan disahkan.

"Apalagi salah satu tujuannya adalah untuk melindungi rumah-rumah ibadah dari seluruh agama yang diakui di Indonesia," kata HNW melalui keterangannya, Senin (29/3/2021).

HNW mengatakan, pengeboman di depan Gereja Katedral itu merupakan rangkaian teror terhadap rumah ibadah yang terus berlangsung dalam dua tahun terakhir.

Sebelumnya sudah terjadi vandalisme dan penyerangan terhadap masjid dan jemaahnya di Dago (Bandung), Tangerang, Padang, Pondok Labu (Jakarta Selatan) dan lain sebagainya.