Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Mudik Lebaran 2021

Mudik 2021 Dilarang, Ini Saran Pakar Transportasi untuk Pemerintah

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah tentang larangan Mudik Lebaran 2021 mendapat tanggapan dari pakar trasnportasi, Djoko Setijowarno

Mudik 2021 Dilarang, Ini Saran Pakar Transportasi untuk Pemerintah
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Warga melihat dari jembatan penyeberangan orang (JPO) suasana sepi dari penumpang dan bus di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Sejak pandemi virus corona (Covid-19) dan adanya larangan mudik Lebaran, pengguna bus terus menurun, sehingga pengelola layanan bus menghentikan operasi untuk sementara. Tribun Jabar/Gani Kurniawan 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah resmi melarang masyarakat untuk melakukan mudik pada Lebaran 2021 Mei mendatang.

Seperti penyelenggaraan mudik tahun sebelumnya, Pemerintah berharap larangan mudik 2021 dapat menekan penyebaran covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan larangan ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat.

"Yang terakhir dan yang paling penting larangan mudik akan dimulai pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021," tutur Muhadjir dalam konferensi pers virtual, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Menteri Sandiaga Minta Masyarakat Patuhi Anjuran Tidak Mudik di Lebaran Ini

Di sisi lain, kebijakan Pemerintah tersebut mendapat tanggapan dari pakar trasnportasi, Djoko Setijowarno.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI (Masyarakat Transportasi Indonesia) Pusat ini mengungkap poin-poin penting yang harus dilakukan Pemerintah seiring dengan pelarangan mudik.

Yakni mulai dari pemberhentian total seluruh operasional transportasi tertanggal yang telah ditentukan.

Baca juga: Masalah Mudik Lebaran, Waka DPD RI Meminta Pemerintah Tegas

Kemudian tidak ada pengecualian untuk larangan mudik 2021 yang dinilai berpotensi menimbulkan berbagai penafsiran dan penyimpangan.

"Jika pemerintah mau serius melarang, caranya mudah. Pada rentang tanggal yang sudah ditetapkan itu, semua operasional transportasi di bandara, terminal penumpang, stasiun kereta dan pelabuhan dihentikan," jelasnya kepada Tribunnews.com.

"Tidak perlu ada pengecualian, sehingga hasilnya akan lebih terasa manfaatnya. Perlu dipertimbangkan menggunakan frasa melarang, namun nanti masih banyak pengecualian yang dilakukan," ucapnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Facundo Chrysnha Pradipha
Editor: Tiara Shelavie
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas