Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KSPI : Dugaan Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Harus Dilanjutkan

Buruh minta dugaan indikasi korupsi di BPJS Naker dilanjutkan oleh Kejagung dan gelar perkaranya dilakukan secara transparan dalam bentuk uji publik.

KSPI : Dugaan Indikasi Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan Harus Dilanjutkan
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
Ketua KSPI Said Iqbal 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengakui dana jaminan hari tua (JHT) masih defisit kepada sejumlah media.

Hal ini terlihat dari rasio kecukupan dana (RKD) yang di bawah 100 persen sejak 2018 hingga Februari 2021. 

Riciannya, rasio kecukupan dana pada Desember 2018 sebesar 96,6 persen, Desember 2019 sebesar 96,9 persen, Desember 2020 sebesar 95,9 persen, dan Februari 2021 sebesar 95,2 persen. 

Adapun rasio kecukupan dana bisa dikatakan sebagai kemampuan lembaga atau perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta atau kemampuan manajemen dalam mendanai program pensiunnya. 

Baca juga: Temui Wapres, Dirut BPJS Kesehatan Bahas Optimalisasi Program Donasi dan Crowdfunding

Menurut Anggoro, penyebab defisit adalah dari dana yang miliki BPJS Ketenagakerjaan, ada 23 persen dana yangdikelola di instrumen saham dan reksa dana.

Sementara itu, instrumen saham dan reksa dana memiliki risiko pasar yang membuat dana investasi BPJS Ketenagakerjaan turun atau unrealized loss.

Menanggapi hal itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi keterbukaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang baru.

Yang secara sadar menyampaikan bahwa iuran dari JHT yang masuk tidak cukup untuk membayar klaim keseluruhan JHT, karena rasionya tidap pernah 100%. 

“Ini senada dengan apa yang pernah disampaikan KSPI dalam pertemuan dengan Direksi BPJS Ketenaagkerjaan yang baru pada tanggal 17 Maret 2021. Saat itu KSPI menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak sehat, karena iuran yang diterima oleh BPJS Ketenagakerjaan per tahun sebesar Rp33 triliun tetapi BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JHT kepada pesertanya sebesar Rp34 triliun,” ujar Said Iqbal, kepada wartawan, Rabu (31/3/2021). 

“Ini artinya tidak sehat. Besar pasar daripada tiang. Apalagi ditemukan indikasi dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung dalam tata kelola keuangan investasi pada saham dan reksa dana yang berpotensi merugikan negara Rp20 triliun,” tegasnya.

Baca juga: Pesan Jaksa Agung Terkait Penanganan Perkara Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas