TRIBUNNEWS.COM - Komunitas masyarakat rantau asal Wonogiri, Jawa Tengah, memberikan respons terkait larangan mudik Lebaran 2021 oleh pemerintah.

Anggota Paguyuban Wonogiri Manunggal Sedya, Priyo Hadi Wahyono, menilai momen mudik Lebaran 2021 semestinya bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menguatkan proses tracing Covid-19 di masyarakat.

"Pemikiran kami, seharusnya (pemerintah) kok tidak justru membuat proses mudik ini menjadi proses tracing aja sekalian."

"Dengan mendeteksi tempat-tempat awal keberangkatan, mendeteksi sekian ribu orang yang akan mudik dengan fasilitas yang bisa disediakan di tempat umum," ungkap Priyo dalam program Overview Tribunnews.com, Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Menko PMK: Mudik Ditiadakan, Staycation Diperbolehkan 

Pemerintah, kata Priyo, semestinya menyediakan tes Covid-19 di lokasi keberangkatan pemudik.

Priyo menyebut, banyak perantau di Jakarta dan sekitarnya yang bekerja di sektor informal.

Apalagi, kata Priyo, tidak ada kejelasan mengenai bantuan atau insentif yang akan didapatkan masyarakat rantau jika tidak mudik.

"Sementara itu kami lebih banyak di pekerjaan informal, kuli bangunan, dan sebagainya."

"Dengan rentang waktu libur lebaran yang panjang, saya meyakini mereka (perantau yang bekerja di sektor informal) akan mencari jalan dan cara, kalaupun larangan itu diberlakukan, untuk sampai di rumah," ungkap Priyo.

Priyo menyebut hal itu harus menjadi catatan bagi semua pihak.

"Bukannya kami tidak menghormati kebijakan pemerintah, kami sebenarnya juga takut kemana-mana," ungkap Priyo.

Baca juga: Pemilik PO Haryanto Keberatan Larangan Mudik Lebaran, Bisnis Transportasi Bisa Makin Memburuk

Harus Tegas dan Merata

Sementara itu, jika memang pemerintah tidak mengubah kebijakan pelarangan mudik, Priyo berharap jika kebijakan itu diberlakukan tegas dan merata.

"Masyarakat itu kalau bener dilarang mudik, berarti seluruh alat transportasi yang ada di layanan publik, berarti berhenti total."