Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Lukas Enembe Masuk Papua Nugini Secara Ilegal, Politikus PKS: Bisa Buat Indonesia Tak Nyaman

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan kejadian Gubernur Papua Lukas Enembe masuk secara ilegal ke Papua Nugini.

Lukas Enembe Masuk Papua Nugini Secara Ilegal, Politikus PKS: Bisa Buat Indonesia Tak Nyaman
Tribun-Papua.com/Musa Abubar
Gubernur Lukas Enembe saat dikawal melewati Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jumat (2/4/2021). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyayangkan kejadian Gubernur Papua Lukas Enembe masuk secara ilegal ke Papua Nugini (PNG) melalui jalur tak resmi.

Akibatnya Lukas Enembe dideportasi dari imigrasi Papua Nugini setelah sempat dua hari bermalam di sana dan mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

"Tentu disayangkan kejadian ini. Gubernur adalah simbol tertinggi daerah. Semua mesti legal dan menjadi contoh. Kejadian ini bisa membuat Indonesia (berada di posisi) tidak nyaman," ujar Mardani, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (3/4/2021).

Baca juga: Komisi II DPR RI Dukung Mendagri Tegur Lukas Enembe karena Masuk Papua Nugini Secara Ilegal

Di sisi lain, Mardani juga meminta semua pihak mempertimbangkan kondisi kesehatan yang menjadi alasan Lukas Enembe masuk ke Papua Nugini.

Dengan masuknya Lukas Enembe melalui jalur tak resmi, Mardani menilai mungkin kondisi darurat sedang dialami yang bersangkutan.

"Perlu dipertimbangkan pula kondisi derajat kesehatan Gubernur Papua. Boleh jadi masuk kategori darurat sehingga menempuh jalur tidak resmi," jelasnya.

Hanya saja, Mardani menegaskan keputusan pemberian sanksi ada di tangan Kementerian Dalam Negeri.

"Ini juga bisa diambil pelajaran untuk menertibkan dan membuat aturan yang memudahkan bagi warga kedua negara untuk saling berhubungan. Terkait sanksi, Kementerian Dalam Negeri yang berhak memutuskan," katanya.

Baca juga: Ke Papua Nugini Lewat Jalur Tikus, Kemendagri Tegur Gubernur Papua Lukas Enembe

Diketahui, Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi dari imigrasi Papua Nugini (PNG) setelah sempat dua hari bermalam di sana.

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas