TRIBUNNEWS.COM - Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), menyayangkan sikap Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto yang disebut belum mencabut perintah impor beras kepada Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Repdem, Abe Tanditasik.

Abe mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengatakan jika tidak ada impor beras hingga akhir Juni 2021.

"Repdem menuntut Menko Perekonomian mencabut perintah impor beras. Menteri Perdagangan juga harus seketika langsung membatalkan program impor beras tersebut," ungkap Abe saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Senin (5/4/2021).

Data Kementerian Pertanian, kata Abe, menunjukkan stok beras ada di berbagai penggilingan ada 1,9 juta ton.

"Panen raya ini sedikitnya akan menghasilkan beras sekitar 12 juta ton," ungkapnya.

Baca juga: Pemerintah Ribut Mau Impor Beras, Bos Bulog Malah Mau Ekspor ke Arab

Baca juga: Gus AMI: Jika Ingin Entaskan Kemiskinan, Perhatikan Pertanian

Abe juga menyebut jika Bulog menegaskan ada 800 ribu ton stok beras.

"Panen raya ini menargetkan penyerapan 1,4 juta ton. Maka cadangan beras nasional akan menjadi 2,2 juta ton. Jauh lebih dari cukup," ungkap Abe.

Selain itu, Abe juga menyebut jika Indonesia sudah tiga tahun terakhir tidak mengimpor beras.

Perhatikan Harga Beli dari Petani

Lebih lanjut meski stok aman, Abe menilai jika pemerintah harus memperhatikan harga beli beras dari petani.

"Harga beli dari petani juga harus diperhatikan, dan jangan sampai tengkulak mengaku petani. Itu yang sangat mungkin terjadi," ungkapnya.

Baca juga: Surplus Beras Sejak 2016, Kalsel Cetak Sejarah Ketahanan Pangan

Sementara itu, Abe menyebut kebutuhan mendesak saat ini adalah diversifikasi atau peragaman produk pertanian.

"Presiden sudah mencanangkan food estate, pemerintah juga sedang mendorong desa wisata agro."