Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Periksa 5 Saksi di Kasus Gratifikasi Sri Wahyumi Maria Manalip

Diketahui, Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip telah divonis bersalah dalam perkara suap.

KPK Periksa 5 Saksi di Kasus Gratifikasi Sri Wahyumi Maria Manalip
TRIBUN/IQBAL FIRDAUS
Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap lima saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM).

Saksi tersebut antara lain PNS pada LPSE Provinsi Sulawesi Utara Jefry Dumaes; tiga wiraswasta/kontraktor masing-masing Enal Kapaes, Aan Mokodompit, dan Norman Paul Johannis; serta seorang wiraswasta Embo Mona.

"Hari ini pemeriksaan saksi SWM tindak pidana korupsi menerima gratifikasi," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Mengulas Kasus Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip Hingga Dijebloskan ke Lapas Wanita Tangerang

Pemeriksaan kelima saksi dilakukan di Kantor Polres Kepulauan Talaud Jalan Bhayangkara Nomor 1 Melonguane.

Diketahui, Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip telah divonis bersalah dalam perkara suap.

Baca juga: KPK Eksekusi Benhur Lalenoh, Perantara Suap Mantan Bupati Kepulauan Talaud ke Lapas Sukamiskin

Ia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, 9 Desember 2019 lalu.

Selain itu, hak politik Sri Wahyumi juga dicabut.

Baca juga: KPK Kecewa MA Pangkas Hukuman Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi 2 Tahun

Sri Wahyumi terbukti menerima suap dari pengusaha Bernard Hanafi Kalalo melalui orang kepercayaannya Benhur Lalenoh terkait pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Beo tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Namun, hukuman tersebut dikurangi menjadi 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan usai Mahkamah Agung (MA) mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Sri Wahyumi.

Berita terkait

Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas