TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin mengucapkan duka cita yang mendalam atas musibah banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Pemerintah berkomitmen untuk melakukan upaya penanggulangan secara cepat," ujar Ma'ruf saat kunjungan kerja di Pariaman, Sumatra Barat, Selasa (6/4/2021).

Menurut Ma'ruf, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Munardo sudah berada di NTT.

Baca juga: UPDATE Bencana di NTT: Adonara & Lembata Berdampak Paling Parah, Bangunan Rusak Berat Capai 500 Unit

Doni dipastikan melihat secara langsung kondisi pasca bencana dan melaporkannya kepada Presiden Joko Widodo. 

"Kita seluruh bangsa Indonesia turut berduka cita atas musibah ini mudah-mudahan keluarga yang tertimpa (musibah) diberi kesabaran," pungkas Wapres.

Diketahui, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo mengatakan bahwa terdapat 11 daerah terdampak bencana badai siklon tropis seroja di Nusa Tenggara Barat (NTB)  dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Akibat badai siklon ini ada 11 daerah di wilayah NTT yang terdampak, termasuk NTB di kabupaten Bima," kata Doni dalam Konferensi Pers secara virtual usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Selasa, (6/4/2021).

Doni mengatakan jumlah korban jiwa yang meninggal masih fluktuatif. Karena menurut Doni data dihimpun dari berbagai sumber yakni pemerintah daerah kabupaten dan provinsi, serta juga dari Polri.

"Untuk sementara korban jiwa yang meninggal sekitar 81 orang tapi mohon maaf, data akan berubah setiap jam dan yang masih dalam pencarian 103 orang," katanya.

Untuk wilayah yang paling parah terdampak badai siklon tropis seroja yakni Adonara dan Lembata di NTT.

Di dua wilayah tersebut masih banyak korban yang belum ditemukan.

Begitu juga kata Doni, bangunan yang terdampak bencana masih dalam pendataan. Bangunan yang rusak di Adonara mendekati 500 unit.

"Barusan pak bupati mengatakan di Lembata rumah yang rusak berat berjumlah 224 unit, rusak sedang 15 unit, rusak ringan 75 unit," katanya.

Doni mengatakan pemerintah daerah sudah merencanakan untuk merelokasi warga terdampak di dua lokasi tersebut,. Namun karena banyak sekali jumlah yang terdampak, dan akses yang sulit maka relokasi akan dilakukan  BNPB bersama dengan Kementerian PUPR.

"Nantinya akan merancang agar masyarakat dan warga di sana dapat direlokasi," pungkasnya.