Fadli Zon Kritik Pemindahan Ibu Kota yang Baru: Tidak Ada Urgensi, Utang Kita Menumpuk
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik soal pemindahan ibu kota Indonesia yang baru: Tidak Ada Urgensi, Utang Kita Menumpuk.
Penulis: Shella Latifa A
Editor: Tiara Shelavie
TRIBUNNEWS.COM - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon memberi kritikannya soal pemindahan ibu kota Indonesia yang baru.
Diketahui, ibu kota yang baru nantinya akan dipindah ke provinsi Kalimantan Timur.
Menurut Fadli Zon, pemindahan ibu kota ini tak memili urgensi melihat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19.
Ia sempat menyinggung utang negara yang menumpuk, lebih dari Rp 6 Triliun.
Baca juga: Pemenang Sayembara Desain Istana Negara Ibu Kota Baru: Nggak Nyangka, Saya Biasanya Sering Kalah
Baca juga: Tunjukkan Pradesain Istana Negara untuk Ibu Kota Baru, Jokowi Harap Ada Masukan dari Masyarakat
Hal itu Fadli Zon ungkapkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) bertajuk Sustainable Economic Goals and Covid-19 Pandemic, Kamis (1/4/2021).
“Untuk pemindahan Ibu Kota Negara baru, menurut saya sama sekali tidak ada urgensinya. Itu bisa dilakukan kalau kita dalam kondisi normal atau ada kelebihan anggaran."
"Saat ini kita (Indonesia, red) agak kesulitan anggaran, utang kita menumpuk, melebihi Rp 6 ribu triliun."
"Saya kira, tidak pada tempatnya melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru itu,” ucap Fadli Zon yang juga Ketua BKSAP, dikutip dari dpr.go.id, Senin (5/4/2021).
Baca juga: Profil I Nyoman Nuarta, Sosok Dibalik Desain Garuda Istana Negara di Ibu Kota Negara yang Baru
Baca juga: Kontroversi Desain Istana Baru Berbentuk Burung Garuda: Dikritik Arsitek hingga Respons Bappenas
Di kesempatan yang sama, anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Didi Irawadi juga ikut angkat suara soal pemindahan ibu kota yang baru ini.
Menurutnya, dari segi biaya pemindahan ibu kota memakan biaya yang sangat besar.
Ia mempertanyakan soal jaminan kesejahteraan masyarakat saat ibu kota dipindahkan.
"Dari segi biaya, (pemindahan ibu kota) memakan biaya yang sangat banyak, biaya yang sangat besar, tidak ada jaminan lebih sejahtera. Berarti itu kan ada alokasi yang sangat besar ke luar Pulau Jawa, ke Kalimantan Timur."
"Kalau itu berhasil, kalau tidak berhasil (bagaimana?). Maka masyarakat di luar Pulau Jawa tidak sejahtera, dan masyarakat di Pulau Jawa juga ikut terganggu," katanya.
Didi meminta Bappenas untuk memikirkan lagi soal konsep pemindahan ibu kota negara ini di tengah pandemi Covid-19.
