Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Dalam perkara ini, Suharjito mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2021). Edhy Prabowo diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Tribunnews/Irwan Rismawan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menuntut Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/4/2021) ini.

Penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ini akan menghadapi tuntutan perkara suap izin ekspor benih bening lobster atau benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Iya benar (sidang tuntutan Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (7/4/2021).

Dalam perkara ini, Suharjito mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum.

Baca juga: Sidang Suap Ekspor Benur, Ahli Pidana Sebut Suharjito Korban Muslihat Staf Khusus Edhy Prabowo

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan akan mempelajari permintaan Suharjito itu.

"Kemarin pada persidangan sebelumnya, saudara mengajukan surat tertulis tentang pengajuan justice collaborator. Itu masih kami cermati, kami pelajari tentang urgensi atau relevansinya," ujar Hakim Ketua Albertus Usada di Pengadilan Tipikor, Rabu (24/3/2021).

Menurut Hakim Albertus, Suharjito mengajukan JC lantaran merasa bukan hanya dirinya eksportir yang menyuap demi mendapat izin ekspor benur di KKP. Hakim pun meminta KPK mengusutnya.

"Memang banyak, 65 perusahaan, bisa saja punya potensi seperti Pak Suharjito. Persoalannya kenapa satu? Tapi bukan kewenangan majelis menjawab, tapi ada pada penyidik," kata hakim.

Baca juga: Edhy Prabowo Segera Diadili Atas Kasus Suap Izin Ekspor Benur

Hakim berkeyakinan banyak eksportir yang bermain dalam kasus ini. Namun hakim merasa heran hanya Suharjito yang dijerat sebagai pemberi suap.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas