TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Jakarta, Ujang Komarudin ikut buka suara mengenai mencuatnya isu reshuffle kabinet Indonesia Maju akhir-akhir ini.

Adapun, isu reshuffle berhembus setelah DPR RI menyetujui penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Setelah DPR RI menyetujui usulan itu, Ujang menilai, reshuffle kabinet hanya akan menunggu waktu untuk dilakukan.

"Jika peleburan (Kemenristek ke Kemendikbud) dan pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR, maka reshuffle itu hanya soal menunggu waktu saja," ujar Ujang, ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (10/4/2021).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini juga ikut menyoroti beberapa nama menteri yang layak untuk direshuffle.

Termasuk sosok yang nantinya pantas untuk memimpin beberapa kementerian baru itu.

Ia menilai, sosok Nadiem Makarim yang saat ini menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan layak menjadi kandidat menteri yang direshuffle.

"Soal siapa yang akan menjadi menterinya hasil peleburan tersebut itu tergantung Jokowi."

"Namun Nadiem layak diganti, karena banyak kebijakannya yang tak jelas dan kontroversial," ungkap Ujang.

Dia juga menyebut sosok Bambang Brodjonegoro yang saat ini menjabat Kemenristek/Kepala BRIN cocok untuk mengemban posisi Mendikbud.

"Bambang juga cocok karena dia berangkat dari akademisi. Namun semua tergantung Jokowi, karena bisa juga menterinya sosok lain," tambahnya.

Baca juga: Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, DPR: Hanya Investasilah yang Bisa Menyelamatkan

Baca juga: Kementerian Investasi Diharapkan Dapat Atasi Persoalan Pengangguran

DPR Setujui Pembentukan Kementerian Baru

Sebelumnya diberitakan, rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Jumat (9/4/2021) menghasilkan persetujuan terkait penggabungan kementerian dan pembentukan kementerian baru.

Adapun penggabungan kementerian itu merujuk kepada penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sementara pembentukan kementerian baru merujuk kepada Kementerian Investasi.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, keputusan pemberian persetujuan terhadap rencana pemerintah menggabungkan kementerian dan membuat kementerian baru telah diberikan.

Baca juga: Pengusaha Sambut Baik Adanya Kementerian Investasi

Baca juga: Reshuffle Tinggal Tunggu Waktu Pascapenggabungan dan Pembentukan Kementerian, Ini Kandidatnya

Hal itu tertuang dalam Surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.

"Persetujuan fraksi-fraksi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian, sesuai pasal 19 ayat 1 UU 39/2008 yang menyatakan bahwa pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR," ujar Dasco, di Ruang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Dasco lantas mengatakan, surat yang telah diterima DPR itu kemudian dibahas dalam Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, pada Kamis (8/4/2021).

"Sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 8 April 2021 yang telah membahas dan menyepakati:

a. Penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek;

b. Pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan," kata Dasco.

Baca juga: Realisasi Investasi Perlu Didukung Kecepatan Koordinasi Antarlembaga Pemerintah

Setelahnya, politikus Gerindra itu menanyakan persetujuan dari para anggota dewan terhadap keputusan penggabungan dan pembentukan kementerian ini.

"Apakah hasil keputusan rapat Bamus pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" tanya Dasco.

"Setuju," timpal anggota dewan lainnya.

Pengusaha Sambut Baik Pembentukan Kementerian Investasi

Di sisi lain, pengusaha menyambut baik akan hadirnya Kementerian Investasi di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Hal itu diungkapkan oleh Direksi PT Trinity Healtcare (THC) dan Kuasa Direksi PT Zebra Nusantara Tbk, Rudy Tanoesoedibjo.

Menurut Rudy, pembentukan Kementerian Investasi perlu dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat agar mau berinvestasi.

"Bagus sekali ada Kementerian Investasi, tapi seiring itu juga perlu diadakan edukasi yang benar ke masyarakat."

"Supaya orang berinvestasi karena percaya, dia tahu perusahaan itu akan berkembang, bukan karena spekulatif," kata Rudy Tanoesoedibjo kepada Tribunnews.com, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Bambang Pamit Sebagai Menristek, Jokowi Bentuk Kementerian Investasi, Isu Reshuffle Menggema

Menurutnya, edukasi tersebut sangat penting karena saat THC mengakusisi saham Zebra Nusantara, terdapat komentar negatif dari para pelaku pasar modal.

"Misalnya begini, kami sudah melakukan keterbukaan informasi tapi komentar di sosial media, seolah-olah saham Zebra digoreng, masa equitas negatif harga (sahamnya) sekian," tuturnya.

Dengan adanya edukasi ke masyarakat, maka ke depan investor saham dapat benar-benar mengerti perusahaan atau emiten yang dibelinya di pasar modal.

"Orang berinvestasi itu karena dia percaya, dia tahu bahwa perusahaan itu akan berkembang, bukan karena hal spekulatif," ucap Rudy.

"Jadi Kementerian Investasi baik sekali. Jangan sampai orang masuk pasar modal, beli saham karena ikutan, tapi karena dia tahu apa yang dia beli," sambungnya.

(Tribunnews.com/Maliana/Vincentius Jyestha/Seno Tri Sulistiyono)

Berita lain terkait Reshuffle Kabinet