Yenny Wahid Sebut PKB Dibawah Cak Imin Tunjukkan Watak Oligarki dan Nepotisme
Putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara perihal hak tersebut.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinamika internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibawah kepemimpinan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pembicaraan sejak beberapa hari terakhir.
Putri almarhum Presiden Abdurrahman Wahid, Zannuba Arrifah Chafsoh alias Yenny Wahid akhirnya angkat bicara perihal hal tersebut.
Melalui juru bicaranya yakni Imron Rosyadi Hamid, Yenny menilai PKB dibawah kepemimpinan Cak Imin justru menunjukkan watak oligarki dan nepotisme.
"Mbak Yenny sudah mendengar berita-berita menyangkut dinamika internal PKB pasca dilangsungkannya Muscab serentak Tahun 2021 yang menimbulkan ketidakpuasan pengurus daerah. Dalam pandangan kami, PKB dibawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar semakin menunjukkan watak oligarki dan nepotisme yang tidak sehat bagi pengembangan demokrasi," ujar Imron, dalam keterangannya, Rabu (14/4/2021).
Baca juga: Kader PKB Sulsel: Muktamar Luar Biasa Harus Dilaksanakan untuk Selamatkan PKB
Yenny disebut Imron meminta agar Cak Imin beserta lingkaran elitnya agar kembali pada sejarah awal berdirinya partai.
Salah satu caranya, Yenny meminta semua pihak termasuk internal DPP bahkan para sesepuh untuk mengetuk kesadaran dan mengingatkan Cak Imin.
"Termasuk sejarah masa lalu Cak Imin dalam memperlakukan Gus Dur dalam konflik PKB yang masih terus diingat warga NU. Gus Dur tidak sekedar Pendiri PKB, tetapi juga cucu Hadratus Syech Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang seharusnya tidak diperlakukan seperti itu," jelasnya.
Lebih lanjut, Yenny mengaku khawatir jika para sesepuh PKB hanya diam maka hanya akan dianggap sebagai upaya perlindungan kepada Cak Imin yang memiliki sejarah kelam terhadap Gus Dur.
"Sehingga berdampak pada penilaian negatif kalangan akar rumput terhadap para sesepuh. Kesadaran kolektif diperlukan agar proses demokrasi di PKB kembali bisa berjalan normal," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.