Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

Edhy Prabowo Arahkan Antam Novambar Urus Bank Garansi untuk Tampung Uang Suap Ekspor Benur

Edhy Prabowo didakwa menerima suap dengan total Rp 25,7 miliar terkait pengurusan izin budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL).

Edhy Prabowo Arahkan Antam Novambar Urus Bank Garansi untuk Tampung Uang Suap Ekspor Benur
Tribunnews/Irwan Rismawan
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo usai menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (18/3/2021). Edhy Prabowo diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan suap perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. Tribunnews/Irwan Rismawan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo didakwa menerima suap dengan total Rp 25,7 miliar terkait pengurusan izin budidaya dan ekspor benih bening lobster (BBL).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Edhy disebut memberi arahan kepada Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar perihal Bank Garansi.

Bank Garansi ini diduga menjadi sarana pengumpulan uang suap dari para perusahaan eksportir benur.

"Atas arahan terdakwa pada tanggal 1 Juli 2020, Antam Novambar selaku Sekretaris Jenderal KKP membuat nota dinas kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: ND.123.1/SJ/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020," kata jaksa KPK membaca surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Baca juga: Didakwa KPK Terima Suap Rp 25,7 M, Edhy Prabowo: Saya Tak Bersalah

Nota dinas tersebut adalah hasil tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan di wilayah negara Republik Indonesia.

Atas nota dinas itu, Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I (Soekarno - Hatta) Habrin Yake menandatangani surat komitmen dengan seluruh eksportir benur sebagai dasar penerbitan Bank Garansi di Bank BNI.

Kemudian atas permintaan Staf Khusus Menteri Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi, para eksportir BBL diwajibkan menyetor uang ke rekening Bank Garansi tersebut dengan nilai Rp1.000 per ekor.

Harga ini sebelumnya telah ditetapkan Edhy Prabowo.

"Selanjutnya atas permintaan Andreau Misanta Pribadi [stafsus Edhy], para eksportir BBL diharuskan menyetor uang ke rekening Bank Garansi sebesar Rp1.000 per ekor BBL yang diekspor yang telah ditetapkan oleh terdakwa," kata jaksa.

Jaksa mengatakan saat itu Kementerian Keuangan belum menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ekspor BBL.

Halaman
12
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas