Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Soal Tawaran Gabung Pemerintah, Elite PAN Akui Belum dapat Informasi Utuh

"PAN sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran yang diberikan kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet," kata Saleh.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Soal Tawaran Gabung Pemerintah, Elite PAN Akui Belum dapat Informasi Utuh
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat Rakernas II dan Silatnas PAN di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Minggu (29/5/2016). Rakernas PAN membahas Pilkada Serentak 2017 serta membahas isu-isu kesejahteraan masyarakat seperti kejahatan seksual yang sedang menjadi sorotan publik. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) hingga saat ini masih belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Jumat (16/4/2021).

"PAN sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang utuh terkait tawaran yang diberikan kepada PAN untuk masuk ke dalam kabinet," kata Saleh.

Saleh mengungkapkan, pihaknya justru mendapatkan informasi PAN bakal masuk Kabinet Indonesia Maju itu dari pemberitaan media dan pernyataan para pengamat politik.

Baca juga: PROFIL Sekjen PAN Eddy Soeparno, Disebut Berpeluang jadi Menteri Jokowi, Ini Sepak Terjangnya

Namun demikian, jika sewaktu-waktu PAN diberikan tawaran untuk masuk ke dalam kabinet oleh Presiden Jokowi, maka ada beberapa langkah yang akan dilakukan PAN.

"Pertama, tentu tawaran itu kami apresiasi dengan cara membawa tawaran tersebut untuk dirapatkan secara serius di internal PAN," ucap  Ketua Fraksi PAN DPR RI itu.

Kedua, lanjut Saleh, PAN akan mencari sosok kader yang tepat dan cocok pada posisi yang ditawarkan untuk duduk di Kabinet Indonesia Maju.

Berita Rekomendasi

"Ketiga, tentu dari nama-nama yang sudah kami dapatkan kami akan kirimkan kepada Presiden. Dan tentu Presiden punya hak prerogatif, sekali lagi, hak prerogatif, untuk menentukan apakah orang atau kader yang kita calonkan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Presiden," ucapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas