Jokowi: Kalau Mudik Tidak Dilarang, Covid-19 Diprediksi Tembus 140.000 Kasus per Hari
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah terus berupaya untuk mengendalikan pandemi Covid-19.
Penulis: Taufik Ismail
Editor: Sanusi
Legislator PDIP: Jika Nekat Mudik, Indonesia Bisa Seperti India
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rahmad Handoyo mengingatkan Indonesia bisa seperti India jika masyarakatnya tetap nekat mudik.
Rahmad merujuk pada situasi di India yang tengah mendapat serangan gelombang kedua Covid-19.
Ada lonjakan kasus 100 ribu per hari dan korban meninggal mencapai 1.000 per hari. Dikabarkan juga, rumah sakit sudah tidak mampu lagi menampung pasien.
Baca juga: Pemerintah Larang Mudik Lebaran, Tiket.com: Tak Ada Peningkatan Refund dan Reschedule
"Untuk mencegah meledaknya kasus Covid-19 di Tanah Air, khususnya mendekati hari Idul Fitri yang tinggal menghitung hari, bangsa Indonesia harus menjadikan kasus Covid-19 di India sebagai pelajaran. Sebab, jika masyarakat abai dan tak peduli terhadap protokol kesehatan, kasus di India bisa juga terjadi di Indonesia," ujar Rahmad, kepada wartawan, Selasa (20/4/2021).
Meski pemerintah sudah memberikan larangan mudik bagi masyarakatnya, dia menilai tetap harus mewaspadai potensi mudik di luar ketentuan yang resmi.
Baca juga: Menag: Mudik Paling Banter Hukumnya Sunah, Sementara Jaga Kesehatan Wajib
Sebab berkaca dari pengalaman sebelumnya, meski ada larangan tetap saja ada upaya masyarakat untuk mudik bersama.
Rahmad menegaskan perlu adanya langkah dan antisipasi nyata dari pemerintah pusat dan daerah, juga seluruh elemen masyarakat untuk mengindarkan ledakan Covid-19.
"Caranya, ya dengan gotong royong. Masyarakat diharapkan sadar dan mau mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik ditahun ini. Karena sesungguhnya, kalau masyarakat abai terhadap ketentuan pemerintah, pandemi bisa meledak setiap saat," kata dia.
"Selanjutnya kepada masyarakat dan pemerintahan desa maupun daerah tujuan mudik, perlu melakukan langkah-langkah tegas, menghalau warga yang tetap nekat mudik bersama. Aparat desa bekerja sama dengan aparat keamanan negara harus berani melarang pemudik memasuki wilayah tujuan mudik. Bila tetap nekad, ya disuruh pulang kembali," imbuhnya.
Lebih lanjut, demi mengantisipasi pemudik yang nekad, Rahmad menuturkan pemerintah pusat dan daerah harus secara terus menerus mensosialisasikan apa resiko jika tetap memaksakan diri untuk mudik.
Bila sosialisasi ini dilakukan secara masif kepada masyarakat serta ditambah adanya ancaman bahwa warga yang mudik ditolak, bisa jadi calon-calon pemudik akan berpikir dua kali untuk mudik lebaran tahun ini.
"Harus digarisbawahi, janganlah merasa pandemi sudah aman saat ini. Meski vaksinasi sudah dilakukan, tapi pandemi belum bisa dikendalikan. Sekali lagi, belajar dari kasus di India, ya pemerintah pusat dan daerah dan semua masyarakat jangan lengah, jangan abaikan protokol kesehatan. Pemerintah dan masyarakat tetap wajib melakukan 5 M. Lalu, bersama-sama menjaga kampung masing masing. Dengan meningkatkan kewaspadaan dengan cara bergotong royong, saya kira kita bisa melalui pandemi. Indonesia tidak boleh seperti India," ungkap Rahmad.
Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Teuku Wisnu Adakan Lomba Malang Strudel Video Competition.
Baca juga: Pimpinan MPR: Fenomena Mudik Awal Harus Diantisipasi dengan Bijak dan Tepat
"Dengan kesabaran dan kesadaran serta gotong ronyong yang kuat dari masyarakat melalui merayakan Idul Fitri di kotanya masing-masing, tidak melakukan mudik serta beribadah merayakan di rumah bersama keluarga adalah modal dasar kita untuk bahu membahu membebaskan dari Covid-19 serta menjadi pertahaman kesehatan kita bersama," tandasnya.
Diketahui, merujuk data Worldometer, Senin (19/4) jumlah kasus positif Covid di India sudah menembus 15,06 juta kasus.
India kini menjadi negara dengan kasus Covid terbesar kedua didunia. Peringkat pertama masih Amerika Serikat (AS) dengan 32,4 juta kasus.