TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Tjahjo Kumolo mengaku pusing jika ada perselisihan antara Kepala Daerah dengan Sekretaris Daerah (Sekda).

Hal itu ia sampaikan saat mengisi sambutan di acara Penganugrahan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2020, Kamis (22/04/2021).

“Mohon untuk mulai dihilangkan, kami di KemenPAN RB, BKN dan KSN paling pusing kalau sudah ada perseteruan antara Kepala Daerah dan Sekda,” kata Tjahjo.

Ia meminta agar Sekda beserta jajaran ASN bekerja profesional dan tidak melihat asal partai kepala daerah terpilih.

Baca juga: MenPAN RB Tjahjo Puji Kinerja ASN Selama Pandemi Covid-19

Hal itu dikarenakan asal partai Kepala Daerah bisa terus berganti dalam kurun waktu 5 tahun

“Mulai Sekda dan jajarannya harus professional. Jangan kalau Gubernurnya dari PDI Perjuangan, semua ASN nya cari kartu anggota PDI Perjuangan. Kalau partainya Golkar pindah lagi, ini harus kita hilangkan,” ujarnya.

Ia menegaskan konsolidasi Kepala Daerah selama 5 tahun bisa berasal dari partai manapun.

Namun ASN harus bekerja profesional karena tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik, termasuk memberikan perizinan kepada masyarakat dengan cepat.

“Dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk pengelolaan tata ruang, tata kerja, membangun kolaborasi ini harus tepat diwujudkan dengan baik. Leadernya ada pada eselon I dan II,” kata Tjahjo.

Termasuk perencanaan pendidikan dan latihan (Diklat), MenPAN RB mengatakan diklat dengan model atau sistem pengajaran harus dikembangkan dengan inovasi-inovasi.

Ia meminta Kepala Daerah, Sekda, Sekjen dan Sestama mempelajari negara-negara yang dijadikan role model inovasi, seperti Singapura, Korea Selatan hingga Eropa.

“Coba kita lihat bagaimana membangun kecepatan inovasi dengan membangun jaringan IT yang baik, tidak seperti sekarang mencari eselon II saja masih ngacak. Tidak ada bank data,” ujarnya.