TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di tengah desas-desus isu reshuffle kabinet jilid II masih menyisakan teka-teki. 

Sejauh ini yang telah terungkap dari pertemuan tersebut yaitu pembahasan terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Direktur Eksekutif IPI Karyono Wibowo mengatakan, ada dua pertanyaan besar yang perlu diajukan terkait pertemuan Nadiem dengan Megawati. 

Pertama, apa yang belum terungkap dari pertemuan itu? 

Kedua, apakah pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar tidak di-reshuffle? 

"Inilah yang masih membuat publik penasaran," ujar Karyono Wibowo dalam keterangannya, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Pancasila Jadi Taruhan Nasib Nadiem Makarim di Kabinet Jokowi

Baca juga: Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ada sejumlah syarat jika Nadiem ingin mendapatkan dukungan dari PDI-P.

Dalam perspektif PDI-P, Karyono menduga syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam SNP.

Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDI-P. 

Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan, maka PDI-P pasti enggan memberikan dukungan. 

"PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," ujar Karyono.

Meski demikian, tentu semua kembali pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan menteri. 

Itu adalah hak prerogatif presiden sebagaimana ketentuan dalam konstitusi. 

"Karenanya pertemuan Nadiem dengan Mega tidak menjamin posisi Nadiem aman dari reshuffle," ujar dia.

Namun, lanjut Karyono Wibowo, bisa saja pertemuan tersebut menjadi isyarat Nadiem berada di posisi aman, alias tidak kena reshuffle.

"Tapi bisa juga pertemuan tersebut menjadi iyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDI-P serta pertemuan Nadiem dengan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU)," kata Karyono.

Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan, yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah. 

"Tapi di sisi lain pertemuan dengan dua organisasi besar seperti NU yang relijius nasionalis dan PDIP yang nasionalis relijius ini bisa menjadi isyarat dukungan untuk Nadiem dengan syarat: Nadiem harus memperbaiki kesalahan dan meminta maaf," kata Karyono Wibowo.

"Nadiem harus berani pasang badan dan tegak lurus menegakkan Pancasila, menegakkan islam "rahmatan lil'alamin" dan berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," sambung dia. 

Temui Megawati

Di tengah isu bakal terkena (reshuffle) perombakan kabinet, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

Hal itu dia bagikan lewat akun instagram miliknya.

"Ngobrol dua jam sama Bu Mega, diskusi strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Saya banyak belajar dari pengalaman beliau," kata Nadiem, Selasa (20/4/2021) seperti dikutip dari Kompas.TV.

Nama Nadiem menjadi sorotan dalam beberapa hari terakhir.

Salah satunya terkait isu perombakan kabinet, menyusul bergabungnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Ristek.

Nadiem juga disorot terkait hilangnya materi pelajaran Bahasa Indonesia dan Pancasila serta tidak dicantumkannya nama pendiri Nahdlatul Ulama KH Hasyim Asy'ari dalam Kamus Sejarah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Meski, hal tersebut sudah dibantah.

Isu perombakan kabinet juga santer disebut bakal dilakukan hari Rabu Pon atau Rabu Pahing.

Namun pihak istana melalui Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah ada reshuffle di hari Rabu.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengungkapkan isi pertemuan antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP yang juga Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan tersebut membahas soal revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Basarah membantah jika disebut mata pelajaran Pancasila yang tidak masuk ke dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas itu menyebut bukan pelajaran wajib.

Menurut Ketua DPP PDIP itu, pelajaran Pancasila merupakan hal penting dalam sebuah negara.

"Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," kata Basarah melalui keterangannya, Rabu (21/4/2021).

Basarah menambahkan, selain dalam UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib.

"Mestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57  tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut," ujar Basarah.

Sementara itu, Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukkan dalam Standar Pendidikan Nasional.

Pasalnya, sangat fundamental fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita agar generasi muda kita tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia.

"Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ucap Megawati.

Nadiem menyambut baik hasil diskusi dengan Megawati dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional.

"Sikap saya selaku Mendikbud setuju agar mata pelajaran Pancasila dimasukan dalam revisi PP 57 tahun 2021 dengan nama mata pelajaran 'Pancasila dan Kewarganegaraan'," ujar Nadiem.

"Saya mohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untukmemasukan mata pelajaran Pancasila karena instansi yang berwenang untuk revisi PP tersebut bukan hanya pihak Kemendikbud," lanjutnya.

Diketahui, pertemuan tersebut berlangsung di kediaman  Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng Jakarta Pusat, Selasa (20/4/2021).

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com