TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi menegaskan perkembangan kondisi Myanmar saat ini tidak dapat diterima dan tidak boleh terus berlangsung.

Hal itu disampaikan Presiden usai menghadiri KTT ASEAN atau ASEAN Leaders' Meeting (ALM) di gedung Sekretariat ASEAN, Sabtu (24/4/2021).

"Kekerasan harus dihentikan dan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus segera dikembalikan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," tegas Presiden Jokowi dalam pernyataan pers di gedung Sekretariat ASEAN. 

Jokowi menegaskan bahwa Indonesia juga berkomitmen untuk mengawal tindak lanjut komitmen dari Panglima Militer Myanmar.

Baca juga: Presiden Jokowi: Kekerasan Harus Dihentikan dan Kembalikan Perdamaian di Myanmar

Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya Pemimpin Militer Myanmar untuk memberikan komitmen.

Permintaan komitmen yang pertama yakni penghentian penggunaan kekerasan dari militer Myanmar.

"Di saat yang sama, semua pihak harus menahan diri sehingga ketegangan dapat diredakan," imbuh Presiden.

Permintaan komitmen yang kedua, proses dialog yang inklusif harus segera dimulai.

Menurut Presiden, tahanan politik di Myanmar harus segera dibebaskan dan perlu dibentuk special envoy ASEAN yaitu Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Ketua ASEAN untuk mendorong dialog dengan semua pihak di Myanmar.

Sementara, permintaan komitmen ketiga yaitu pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh Sekjen ASEAN bersama dengan AHA Centre.

"Indonesia berkomitmen untuk mengawal terus tindak lanjut dari komitmen tersebut agar krisis politik di Myanmar dapat segera diatasi," ungkapnya.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa pandangan yang disampaikan oleh pihak Indonesia ternyata sejalan dengan yang disampaikan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN.

Dapat dikatakan para pemimpin ASEAN telah mencapai suatu consensus yang disampaikan Sekjen ASEAN.

Ada lima butir konsensus yang nanti akan disampaikan oleh Ketua atau Sekjen ASEAN.

“Isi konsensus isinya kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya sampaikan dalam pernyataan nasional yang telah saya sebutkan tadi," tandasnya.

Untuk diketahui, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN pada 23 Maret 2021 lalu, terkait penyelesaian situasi Myanmar.