TRIBUNNEWS.COM - Terkait upaya Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membantu para transgender membuat KTP-el dan KK yang sempat ramai, Ditjen Dukcapil memberikan penjelasan mengenai tidak adanya kolom jenis kelamin transgender.

Dukcapil memang pro aktif membantu memudahkan KTP-el buat kaum transgender, namun tidak dengan memberikan kolom jenis kelamin khusus.

Melansir dari laman resmi kemendagri.go.id, dasar hukumnya adalah UU No. 24 Tahun 2013 juncto UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk bahwa semua penduduk WNI harus didata dan harus punya KTP dan KK agar bisa mendapatkan pelayanan publik dengan baik.

"Kalau dia laki-laki, ya, dicatat sebagai laki-laki, kalau dia perempuan juga dicatat sebagai perempuan, dicatat sesuai jenis kelamin yang aslinya," jelas Dirjen Dukcapil Prof. Zudan Arif Fakrulloh.

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Bantu Transgender Buat E-KTP

Baca juga: Kemendagri Fasilitasi Transgender Dapatkan E-KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran

Kecuali untuk transgender yang sudah ditetapkan oleh pengadilan untuk adanya perubahan jenis kelamin.

"Dalam kasus yang berbeda, perubahan jenis kelamin seperti yang terjadi dengan Serda TNI AD Aprilio Perkasa Manganang contohnya," kata Zudan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (25/4/2021).

Sehingga bila transgender sudah merekam datanya, pasti tercatat menggunakan nama asli.

"Tidak dikenal nama alias, nama Sujono, ya ditulis Sujono, bukan Sujono alias Jenny, mau diubah pakai nama panggilan perempuan di KTP-el? Tidak bisa," ungkapnya.

Baca juga: Remaja Transgender Usia 15 Tahun Tewas Bunuh Diri, Orangtua Malah Bertengkar hingga ke Pengadilan

Baca juga: Mengetahui Perbedaan Hipospadia dan Transgender

Zudan menjelaskan urusan mengganti nama dan ganti kelamin harus ada putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dulu.

Alasan Memberikan Kemudahan

Setiap penduduk berhak atas semua pelayanan publik dasar tanpa diskriminasi.

Hal ini juga berlaku bagi kaum transgender yang kerap dipandang sebagai warga marginal dan terpinggirkan dari pergaulan masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian juga terus mendorong jajaran Ditjen Dukcapil di manapun untuk selalu proaktif memaksimalkan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat tanpa diskriminasi.

Termasuk para transgender.

Baca juga: Dukcapil Siap Dukung Pemanfaatan Pengenalan Wajah Bagi Peserta JKN-KIS

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Gelar Rakornas Terkait Penanganan Stunting dan Vaksinasi Nasional

Itu sebabnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri berkomitmen membantu memudahkan para transgender untuk mendapatkan mendapat dokumen kependudukan terutama KTP-el, KK, dan akta kelahiran.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Suara Kita, Hartoyo, banyak transgender tidak memiliki dokumen kependudukan.

Kondisi ini mempersulit mereka mengakses layanan publik lain, seperti bidang kesehatan untuk mengurus BPJS Kesehatan, mendapat bantuan sosial dan lainnya.

"Kawan-kawan transgender ini masih kerap menemui hambatan ketika mengurus layanan publik terutama terkait administrasi kependudukan," jelas Hartoyo.

Baca juga: Dukcapil Ganti 36 Ribu Dokumen Penduduk Terdampak Bencana NTT dan NTB Selama Sepekan

Baca juga: Dirjen Dukcapil Ingin Ubah Stigma Layanan Adminduk Jauh Dari Calo dan Korupsi

Sebagai tahap awal pihaknya sudah mengumpulkan data 112 transgender di Jabodetabek yang sama sekali belum memiliki dokumen kependudukan untuk dibantu pengurusannya.

Data tersebut mencakup nama asli (bukan nama panggilan), tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu, dan nama bapak.

Bagi transgender yang pernah terdata dan punya KTP, Dukcapil akan melakukan verifikasi data tersebut di database.

Buat yang datanya cocok Dukcapil akan mencetakkan KTP-el terbaru untuk mereka.

Baca juga: Dirjen Dukcapil Tanggapi Soal Urusan Birokrasi yang Masih Pakai Fotokopi KTP

Baca juga: Dukcapil Kemendagri Target 5,7 Juta Perekaman E-KTP di 2021

Dirjen Zudan sendiri sudah menunjuk pejabat pelaksana yang akan membantu sepenuhnya mengkoordinasikan para transgender mengurus dokumen kependudukannya dengan mudah.

Terkait surat pindah dan akta kelahiran, Zudan menyarankan dapat diurus secara online atau via Whatsapp di Dinas Dukcapil setempat.

"Yang penting kita koordinasi agar diberikan kemudahan, data 112 orang sudah terkumpul bisa di WA ke saya," pungkas Zudan.

(Tribunnews.com/Triyo)

Baca berita terkait Transgender.