TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Politik sekaligus pendiri Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) mengaku merasakan kuatnya asumsi di kalangan elit yang merasa kesejahteraan bisa dicapai dengan mengorbankan demokrasi.

Ia pun mengaku bisa melihat gejala tersebut di kalangan pimpinan-pimpinan negara.

Namun demikian, menurut Saiful, hal itu keliru. 

Hal tersebut disampaikannya dalam acara Tadarus Demokrasi Bertajuk Ekonomi dan Demokrasi yang digelar pada Sabtu (1/5/2021).

"Saya ingin mengatakan bahwa, kuat asumsi di kalangan elite yang merasa ekonomi dan kesejahteraan itu bisa dicapai dengan mengorbankan demokrasi. Itu keyakinan, saya merasakan dan melihat gejala itu di kalangan pimpinan-pimpinan kita. Dan menurut saya itu keliru," kata Saiful.

Baca juga: Tanggapi Survei SMRC, Demokrat: Pemilih AHY adalah Segmen Pemilih Cerdas

Menurut Saiful banyak studi yang sangat intensif dari berbagai kawasan di seluruh dunia yang menunjukkan sebaliknya.

"Seperti tadi hasil studi yang sangat intensif dari berbagai kawasan di seluruh dunia yang menunjukkan tidak demikian bahwa demokrasi cause development. Bukan dibalik-balik seperti itu," kata Saiful.

Namun lepas dari semua itu, kata Saiful, dengan segala plus minusnya Indonesia mengalami kemajuan dari tingkat kesejahteraan sesuai dengan pesan konstitusi. 

"Dan kita melihat bahwa sebenarnya demokrasi yang kita jalani di Indonesia itu tidak membuat ekonomi kita ambruk," kata Saiful.

Saiful mencontohkan setelah pemilu 1955 sampai 1959 di mana Indonesia menganut demokrasi parlementer dan politik yang tidak stabil, ekonomi menunjukkan tidak mengalami minus dan masih bisa bertahan walaupun sangat rendah.

Baru ketika demokrasi dimatikan oleh Bung Karno tahun 1959 Indonesia masuk ke dalam otoritarianisme yang disebut sebagai demokrasi terpimpin, kata dia, ekonomi Indonesia menjadi hancur. 

Kemudian ketika Orde Baru datang dengan argumen modernisasi, kata Saiful, ekonominya memang tumbuh rata-rata per tahun sekitar 7% selama 30 tahun yang sangat ditopang oleh sumber daya alam yang waktu itu relatif jauh lebih melimpah ketimbang kondisi sekarang.

Namun demikian, kata dia, ongkosnya sangat mahal dan tidak stabil hingga akhirnya runtuh.

Selain itu, pada masa kepemimpinan presiden SBY ekonomi tumbuh sekitar 6% per tahun rata-rata. 

"Kalau mengklaim demokrasi itu menghancurkan ekonomi sebagaimana ditakutkan oleh orang dan mengambil contoh Singapura sebagai contoh, maka itu tidak punya dasar sebetulnya," kata Saiful.