Kritikan Legislator

Upaya pemerintah untuk tidak memperpanjang penyaluran BST mendapat kritikan tajam dari legislator. Sejauh ini, Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid paling lantang menyuarakannya.

Dia menjelaskan dampak negatif bila BST dan sejenisnya tidak dilanjutkan. Laporan Unicef dan Badan Kebijakan Fiskal yang dikeluarkan Maret 2021 memperlihatkan bahwa lebih dari 70 persen rumah tangga nasional akan bertambah miskin apabila paket bantuan darurat, termasuk BST tidak dilanjutkan selama 2021.

Sebagian besar masyarakat akan mengalami kehilangan kesejahteraan bersih apabila bantuan dicabut. Terutama mereka yang berpenghasilan rendah dan berada di wilayah pedesaan.

Pencabutan BST juga akan meningkatkan kesenjangan karena pertumbuhan ekonomi 2021 akan lebih banyak menguntungkan kalangan berpenghasilan tinggi melalui berbagai stimulus pemulihan sektor jasa dan manufaktur. Apalagi, menurut data BPS pada Februari 2021, jumlah warga miskin di Indonesia sudah bertambah 2,6 juta jiwa.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2021 berdasarkan keterangan Kemenko Perekonomian masih di kisaran minus 0,3 persen hingga 0,5 persen. Padahal dalam periode tersebut program BST masih dijalankan.

"Jika program tersebut dihentikan, maka sektor konsumsi yang menyumbang 57 persen PDB akan semakin sulit bangkit, sehingga berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya," kata Hidayat.

Anggaran yang dibutuhkan untuk memperpanjang BST hingga akhir sekitar Rp24 triliun. Tentu relatif kecil dibandingkan total anggaran PEN yang hampir Rp700 triliun. Oleh karena itu mestinya program BST bisa dilanjutkan dengan skema bagian dari program pemulihan ekonomi nasional.

Sebab menurut Hidayat, manfaat program bantuan sosial tunai yang terbukti efektif menggerakkan ekonomi rakyat terdampak COVID-19, dan berkontribusi mencegah peningkatan kemiskinan dan kesenjangan akibat covid-19.