Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU ITE

Usman Hamid Sayangkan Sikap Pemerintah Batalkan Niat Revisi Pasal Karet dalam UU ITE

Usman Hamid menyayangkan keputusan pemerintah membatalkan revisi substansi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Usman Hamid Sayangkan Sikap Pemerintah Batalkan Niat Revisi Pasal Karet dalam UU ITE
KOMPAS.com/Devina Halim
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyayangkan keputusan pemerintah membatalkan revisi substansi Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dari catatannya, setidaknya ada tiga pasal yang bersifat karet dan kerap berbenturan dengan kemerdekaan berekspresi dan berpendapat.

Pertama, kata dia, Pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kedua, pentingnya mengubah unsur kata antar golongan yang ada dalam ketentuan Pasal 28 ayat 2 tentang penyebaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Baca juga: Kesimpulan Tim Kajian UU ITE: Pemerintah Akan Buat Buku Pedoman Hingga Tambah Pasal 45 C

Ketiga, Pasal 29 tentang ancaman kekerasan atau menakut-nakuti.

Ketiga pasal tersebut, kata Usman, kemudian diancam pidana Pasal 45.

"Sangat disayangkan jika pemerintah membatalkan niatnya untuk merevisi UU ITE. Sebab sebenarnya telah jelas bahwa UU ITE itu memang substansinya memiliki masalah," kata Usman ketika dihubungi Tribunnews.com pada Sabtu (1/5/2021).

Meskipun demikian, kata dia, pemerintah tetap dapat memperbaiki implementasi UU ITE yang bermasalah tersebut dengan benar-benar menerapkan pedoman pelaksanaan yang sesuai standar hak asasi manusia internasional.

Baca juga: Rumusannya Sangat Karet, Kemenko Polhukam Sepakat Perlunya Revisi UU ITE 

Selain itu, pemerintah juga bisa mempertimbangkan langkah-langkah praktis yang dapat menjawab keresahan masyarakat akan dampak negatif dari pemenjaraan berdasarkan UU ini.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Gita Irawan
Editor: Adi Suhendi
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas