TRIBUNNEWS.COM - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah meminta pemerintah untuk menjawab polemik tes wawasan kebangsaan (TWK).

Diduga, tes alih status pegawai KPK itu telah membuat beberapa penyidik senior yang mumpuni tak lolos ujian.

Melalui cuitannya di Twitter, @febridiansyah, Febri juga menyinggung adanya kesan saling lempar pernyataan dari pemerintah.

Eks jubir KPK itu menilai sampai saat ini, belum ada pernyataan pemerintah yang cukup menjawab isu ini.

Baca juga: Cerita Ketua WP KPK Ditanya Ucapan Natal, Lalu Kalau Pacaran Ngapain Aja, Apakah Masih Punya Hasrat

"Saran untuk Humas Pemerintah.Terbukalah menjawab Polemik Tes Wawasan Kebangsaan KPK."

"Belum tampak respon resmi yang memadai dalam beberapa hari ini. Bahkan, pernyataan seperti saling lempar," tulisnya, Kamis (7/5/2021).

Ia mengatakan, kredibilitas KPK jangan sampai ambruk hanya karena kepentingan pihak tertentu.

"Kredibilitas institusi jangan sampai runtuh karena kepentingan pihak yang ingin singkirkan sejumlah pegawai KPK," lanjutnya.

Baca juga: Penjelasan TNI soal Keterlibatannya dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk Pegawai KPK

Pemerintah diharapkan segera angkat suara soal polemik tes ini.

Menurutnya, hal itu melihat fungsi pemerintah sebagai akuntabilitas publik.

"Semoga fungsi humas pemerintah sebagai saluran akuntabilitas publik dapat dilaksanakan."

"Fungsi akuntabilitas publik. bukan gincu."

"Dan jangan sampai isu yang berisiko terhadap kredibilitas instansi seperti ini “dikuasai” oleh buzzer," jelasnya.

DIketahui, TWK memuat beberapa pertanyaaan janggal, seperti soal "Islamnya, islam apa" hingga qunut pada shalat.

Beberapa waktu lalu, pihak KPK menegaskan bukan penyelenggara asesmen TWK dalam rangka alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, asesmen tersebut diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

Bahkan, butir pertanyaan yang terkandung pada asesmen tersebut disusun oleh BKN bersama sejumlah lembaga terkait. 

"Dalam penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan, Komisi Pemberantasan Korupsi bukan merupakan penyelenggara asesmen," kata Ali dalam keterangannya pada Tribunnews sebelumnya, Jumat (7/5/2021). 

Ia menerangkan, dalam melaksanakan TWK tersebut, BKN melibatkan Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

Ia menegaskan, seluruh alat tes berupa soal dan materi wawancara disusun oleh BKN bersama lembaga-lembaga tersebut. 

Dikatakan, dalam pelaksanaan wawancara terdapat pertanyaan yang dikembangkan dari tes tertulis sebelumnya.

Baca juga: Tanggapan MUI soal Pertanyaan Tentang Qunut dalam Tes Seleksi Pegawai KPK

"Sebelum melaksanakan wawancara telah dilakukan penyamaan persepsi dengan pewawancara dari beberapa lembaga tersebut," kata dia. 

Ali pun mengakui, terdapat beberapa pertanyaan berkaitan dengan tata cara beribadah dan pilihan hidup berkeluarga yang diajukan kepada pegawai. 

Hal itu didapat dari informasi yang diterima dari pegawai KPK. 

KPK turut menerima masukan dari publik perihal relevansi beberapa materi dalam wawancara yang tidak berhubungan dengan tupoksi lembaga antirasuah. 

Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah Cerita saat Seleksi Indonesia Memanggil

"Dan ini menurut kami bisa menjadi masukan bagi penyelenggara asesmen," katanya. 

Ali menggarisbawahi, asesmen TWK difokuskan untuk mengukur penguatan integritas dan netralitas ASN.

Adapun perihal aspek kompetensi, kata dia, tidak dilakukan tes kembali lantaran para pegawai KPK telah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sejak awal direkrut. 

"Adapun mengenai aspek kompetensi, perlu kami tegaskan kembali, pegawai KPK pada saat rekrutmen awal sudah memenuhi persyaratan kompetensi dan integritas sehingga aspek ini tidak dilakukan tes kembali," kata Ali.

Deretan Pertanyaan Janggal dalam TWK

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari juga mengaku mendengar kabar terkait pertanyaan TWK yang janggal.

Termasuk soal isi dari pertanyaan dalam tes tersebut.

Ia mengatakan tes tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK yang baru karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.

Kata Feri, keinginan tes lebih banyak dari kehendak pimpinan KPK melalui peraturan komisi, sehingga secara administrasi bermasalah.

"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ngada. Misalnya pertanyaan terkait FPI dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah," kata Feri saat dikonfirmasi Tribunnews, Selasa (4/5/2021). 

"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," tambahnya.

Akibat tes kebangsaan itu, puluhan pegawai KPK yang dikabarkan tak lolos akan didepak dari lembaga antirasuah tersebut. 

Baca juga: KPK Telusuri Dugaan Pemerasan Rp 1 Miliar ke Wali Kota Nonaktif Cimahi oleh Oknum Penyidik

Termasuk satu di antaranya penyidik senior Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK Yudi Purnomo, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, Direktur Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) Sujanarko, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono, seluruh kasatgas dari internal KPK, serta seluruh pengurus inti WP.

Beberapa pegawai KPK yang ikut dalam tes tersebut mengaku ada sejumlah pertanyaan janggal di dalamnya. 

Tak hanya soal fikih, para pegawai ini diminta memberi pernyataan sikap atas sejumlah isu. 

Baca juga: Eks Jubir KPK Febri Diansyah Cerita saat Seleksi Indonesia Memanggil

Mulai dari isu terorisme, HTI, FPI, hingga Habib Rizieq.

Novel Baswedan pun mengakui ada sejumlah pertanyaan yang dia nilai janggal dalam tes tersebut. 

"Iya, begitulah," kata Novel saat dikonfirmasi.

Baca berita lainnya perihal Polemik TWK Pegawai KPK

(Tribunnews.com/Shella/Ilham Rian)