Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

OTT Menteri KKP

Saksi Beberkan Alasan Staf Khusus Edhy Prabowo Catut Nama Politisi PDI-P dalam Ekspor Benur

Andreau Misanta Pribadi disebut menyebut nama Aria Bima politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) guna memuluskan langkah izin ekspor beni

Saksi Beberkan Alasan Staf Khusus Edhy Prabowo Catut Nama Politisi PDI-P dalam Ekspor Benur
Rizki Sandi Saputra
Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas terdakwa Eks Menteri Kelautan dan Perikan Edhy Prabowo di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Selasa (11/5/2021). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf khusus eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo, Andreau Misanta Pribadi disebut menyebut nama Aria Bima politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) guna memuluskan langkah izin ekspor benih bening lobster (BBL) atau benur dari sebuah perusahaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Anton Setyo Nugroho yang merupakan Kepala Bidang Jejaring Inovasi Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Anton mengatakan hal itu saat dirinya duduk sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) yang menjerat eks Menteri KP Edhy Prabowo di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Anton sendiri merupakan PNS Kemenko Marves yang diberi mandat untuk membantu di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam sidang, Anton mengatakan, mulanya Direktur Utama PT Anugrah Bina Niha (PT ABN) Sukanto Ali Winoto menjalin komunikasi untuk pengurusan izin ekspor benur tersebut.

Pada saat itu, Anton meminta kepada Sukanto untuk menyerahkan uang partisipasi sebesar Rp 3,5 Miliar untuk proses perizinan ekspor benur di KKP.

Baca juga: Saksi Ungkap Ada Uang Partisipasi Rp 3,5 M dalam Proses Perizinan Ekspor Benih Lobster

Uang partisipasi tersebut kata Anton diminta oleh Andreau, namun Anton mengaku hanya mendapatkan Rp2,5 miliar dari Sukanto, yang mengaku keberatan dengan jumlah uang tersebut untuk memuluskan perizinan itu.

Setelah menerima uang tersebut, Anton langsung mendatangi Andreau untuk menyerahkan uang tersebut ditambah uang Rp100 juta dari Sukanto sebagai ucapan terima kasih.

Mendengar penjelasan tersebut, jaksa penuntut umum (JPU) menanyakan arah uang tersebut yang dibawa Anton kepada Andreau.

"Apakah pada saat saksi serahkan uang tersebut, Pak Andreau katakan uang ini untuk Pak Menteri (Edhy Prabowo)?" tanya jaksa dalam persidangan Selasa (11/5/2021).

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas