TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyatakan kebijakan peniadaan mudik harus seiring dengan pelarangan Warga Negara Asing (WNA) masuk ke Indonesia.

"Dalam melaksanakan kebijakan di satu sisi kita melakukan peniadaan mudik di satu sisi jangan sampai kita memperbolehkan WNA masuk ke negara kita," kata Puan saat meninjau larangan mudik di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Menurutnya, pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang membuat bingung masyarakat. Sebaliknya, kebijakan harus memberikan rasa keadilan.

"Bagaimana kita bisa mempunyai satu kebijakan yang tidak menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Kami minta kepada pemerintah, ini yang mewakili pemerintah kementerian dan tentu saja TNI/Polri dalam melaksanakan kebijakannya ada keadilan," ujar dia.

Baca juga: Polisi Akui Kesulitan Bendung Animo Pemudik, Volumenya Terus Bertambah

Puan menjelaskan pemerintah diminta untuk terlebih dahulu untuk membuka pintu masuk kepada WNA di tengah larangan mudik kali ini.

"Di waktu yang memang belum memungkinkan ini tentu saja perlu ada sinergi dan rasa keadilan di antara kita untuk dapat sama-sama melaksanakan hal tersebut secara baik sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat dalam arti menjelang idul fitri dan sesudah idul fitri," tukas dia.