TRIBUNNEWS.COM - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI), Sujanarko, masuk dalam daftar pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebagai informasi, TWK adalah satu diantara syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Tak lolos TWK dan dinonaktifkan, Sujanarko padahal termasuk pegawai berprestasi.

Dilansir Tribunnews, pada 2015 silam ia pernah menerima penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia menjabat sebagai Direktur PJKAKI sejak 2004.

Baca juga: Ahli Hukum Sebut Ada 5 Opsi Pegawai KPK Permasalahkan SK Pembebastugasan

Baca juga: Nonaktifkan 75 Pegawainya, KPK Dapat Banyak Kritikan Keras, dari Politisi hingga Pengamat

Mengutip laman LHKPN, Sujanarko terakhir melaporkan kekayaannya pada 31 Desember 2020.

Ia tercatat memiliki jumlah kekayaan sebesar Rp3,1 miliar.

Dari jumlah tersebut, Sujanarko diketahui memiliki tiga bidang tanah dan bangunan, serta empat kendaraan yang terdiri dari tiga mobil dan satu motor.

Sujanarko tercatat tak memiliki utang.

Berikut ini harta kekayaan Sujanarko:

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.770.010.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/80 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.010.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 73 m2/72 m2 di BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/138 m2 di KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.110.000.000

Baca juga: Usman Hamid Singgung TWK Pegawai KPK dalam Khotbah Salat Idul Fitri 2021

Baca juga: Soal Tes Wawasan Kebangsaan, Keputusan Pimpinan KPK Dinilai Domain Legitimatif yang Sah

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 361.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000

2. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000

3. MOBIL, HONDA CITY SEDAN Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

4. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 58.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.189.510.000

Baca juga: Pegawai KPK: Bisa Jadi 75 Orang yang Dinonaktifkan Ini Bukan yang Terakhir

Baca juga: Haris Azhar Menduga 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Punya Masalah Pribadi dengan Firli Bahuri

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.189.510.000

Profil Sujanarko

Saat ini, Sujanarko menjabat sebagai Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) di KPK.

Sujanarko tercatat pernah masuk dalam 10 calon pimpinan KPK tahun 2015.

Namun, dalam pemilihan di DPR, Sujanarko tersingkir.

Pimpinan KPK yang terpilih saat itu yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, La Ode Sarief, Agus Raharjo, dan Saut Situmorang.

Pada 2019, Sujanarko kembali mengikuti seleksi Capim KPK, namun ia tak lulus seleksi.

Di KPK, Sujanarko menjabat sebagai Direktur PJKAKI sejak 2004.

Dikutip dari Kompas.com, sebelum di KPK, ia pernah menjabat sebagai Manajer PT Warsila Indonesia, Ketua Umum Serikat Pekerja BUMN.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR Duga Ada Pesanan untuk Singkirkan Orang Berintegritas di KPK

Baca juga: Di KPK Tak Ada Kolektif Kolegial, Firli Bahuri Getol Dorong Dilakukan TWK

Sujanarko juga pernah menjadi pejabat di sebuah BUMN, PT Boma Bisma Indra, yang bergerak di bidang jasa permesinan, manufaktur, pengecoran, pembangunan pabrik gula, dan pabrik minyak kelapa sawit.

Dari sisi pendidikan, Sujanarko menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Ngunut di Tulungagung (lulus 1973).

Setelah itu, ia melanjutkan ke SMPN Ngunut di Tulungagung (lulus 1976) dan SMPPN Tulungagung di Tulungagung (lulus 1980).

Ia kemudian menempuh S1 jurusan Elektro di Universitas Brawijaya Malang (lulus 1988) dam S2 jurusan elektro di Tokai University Jepang (lulus 1996).

Sujanarko Tantang 4 Pimpinan KPK Pakai Hati Nurani Ungkap Keanehan TWK

Direktur PJKAKI KPK, Sujanarko, mengungkap keanehan soal asesmen TWK yang dilaksanakan sebagai alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Ia mengatakan, sejak awal alih status dibahas, asesmen tidak digunakan untuk proses seleksi.

"Setiap sosialisasi kepegawaian bahkan di rapat dengan struktural asesmen itu digunakan untuk mapping."

"Kedua rapat-rapat selama terkait rencana pembuatan Peraturan KPK tentang asesmen, itu tidak ada unsur asesmen yang digunakan untuk nonaktif," ujar Koko saat berbicara di kanal YouTube Haris Azhar, dikutip Rabu (12/5/2021).

Ia pun menilai hal tersebut aneh.

Lantaran, kata Sujanarko, sejumlah pemangku kepentingan, mulai Presiden, Menteri, hingga Mahkamah Konstitusi, setuju proses alih status pegawai KPK menjadi ASN dilakukan tanpa asesmen.

"Semua stakeholders itu rela, setuju tidak perlu ada asesmen, semua dari pegawai KPK menjadi ASN."

"Lah kok aneh organisasi yang diberi fasilitasi seluruh stakeholder dengan mudah dipindahkan ke ASN, kira-kira kok justru punya niat untuk menghentikan yang 75 orang," bebernya.

Sujanarko pun menduga TWK sengaja menjadi upaya untuk menyingkirkan tertentu di internal KPK.

Ia pun menantang empat pimpinan KPK selain Firli Bahuri, yakni Alexander Marwata, Nurul Gufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar, untuk menonjolkan hati nurani.

"Saya tantang di forum ini (YouTube Harus Azhar), empat pimpinan yang lain itu lebih menonjolkan hati nurani lah. Harus lebih berani."

"Publik menurut saya harus menagih mereka, karena gaji mereka sudah besar, loh," tandasnya.

Baca artikel Seleksi Kepegawaian di KPK lainnya

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Profil Sujanarko, Direktur KPK Penerima Penghargaan dari Jokowi yang Tidak Lolos TWK

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Ilham Rian Pratama/Daryono, Kompas.com/Dylan Aprialdo Rachman)