Tribun

Seleksi Kepegawaian di KPK

Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Gugat SK Pembebastugasan ke PTUN

Novel Baswedan dan tim Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tengah mempersiapkan perlawanan dengan dua cara.

Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
zoom-in Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Gugat SK Pembebastugasan ke PTUN
Grafis Tribunnews.com/Ananda Bayu S
Penyidik Senior Komis Pemberantasan Korupsi(KPK) - Novel Baswedan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 74 pegawai lainnya yang dibebastugaskan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 bakal melawan Ketua KPK Firli Bahuri.

Sebagaimana diketahui Ketua KPK adalah pihak yang menandatangani SK pembebastugasan pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Novel mengatakan, dirinya dan tim Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tengah mempersiapkan perlawanan tersebut.

"Kami sudah berdiskusi dengan sebagian besar kawan-kawan yang masuk kelompok 75 pegawai KPK. Kami juga sudah diskusi dengan kawan-kawan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang akan jadi penasehat hukum untuk upaya-upaya lebih lanjut," kata Novel kepada wartawan, Senin (17/5/2021).

Baca juga: Guru Besar UGM Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan Agar Legowo

Novel menyebut banyak yang bisa dilakukan untuk melawan tindakan Firli yang menerbitkan SK tersebut.

Namun untuk saat ini, menurut Novel, dirinya dan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi akan melawan Firli dengan dua cara.

Perlawanan pertama dengan cara bertanya langsung kepada Pimpinan KPK.

"Pertama kami tentu akan bertanya ke pimpinan tentang maksud SK tersebut. Karena SK tersebut tentang hasil tes yang isinya ada perintah untuk serahkan tugas dan tanggungjawab. Bagi kami SK itu aneh karena tidak diatur dalam peraturan internal KPK atau peraturan per-UU-an lainnya," ujar Novel.

Baca juga: Pakar Hukum: Jika Merasa Dirugikan, 75 Pegawai KPK yang Dinonaktifkan Bisa Ajukan Gugatan ke PTUN

Perlawanan kedua yakni Novel Baswedan cs akan mengajukan gugatan atas penerbitan SK tersebut.

Gugatan akan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

"Bila ternyata kami yakin bahwa memang pak Firli Bahuri sengaja bertindak sewenang-wenang, maka kami akan melaporkan perbuatan yang bersangkutan ke instansi terkait. Begitu juga dengan SK yang ditandatangani oleh pak Firli Bahuri, akan dilakukan upaya hukum sebagaimana mestinya," ujar Novel.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri akan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.

Penyelidik KPK Harun Al Rasyid menyatakan dirinya dan para pegawai KPK yang dinonaktifkan akan melaporkan Firli atas dugaan pelanggaran etik. 

"Sekarang teman-teman merapat ke Dewas. Melaporkan pelanggaran kode etik," kata Harun, Senin (17/5/2021).

Baca juga: 74 Guru Besar Antikorupsi Sikapi TWK yang Berdampak Terhadap Dinonaktifkannya 75 Pegawai KPK

© 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas