Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA—Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019, Agus Rahardjo tidak meragukan kemampuan dan kinerja serta kredibilitas dari 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) yang menjadi syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi ASN.

Apalagi Agus mendapat kabar satu diantaranya adalah seorang Deputi tidak lulus TWK.

“Saya ingin menggarisbawahi sangat dalam adalah dari 75 orang tidak lulus TWK salah satunya jabatannya Deputi, kalau nggak salah. Deputi tidak lolos wawasan kebangsaan itu menurut saya luar biasa,” ujar Agus dalam Konferensi Pers Virtual: Menelisik Pelemahan KPK melalui Pemberhentian 75 Pegawai, seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

“Setahu saya orangnya itu juga memiliki kerja sangat bagus,” jelas Agus.

Baca juga: Diam-diam Dewas KPK Periksa Azis Syamsuddin terkait Etik Penyidik Robin

Begitu pula, Agus mengenal dan menilai 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu adalah penyelidik, penyidik dan pegawai yang cemerlang dan termasuk tenaga-tenaga inti di bagian masing-masing.

“Saya menyaksikan sendiri 75 orang yang sekarang katanya tidak lulus itu boleh dikatakan mereka adalah penyelidik, penyidik, maupun pengelola kegiatan di masing-masing bagiannya itu dengan termasuk tenaga-tenaga yang inti,” ucapnya.

Selain itu kata dia, KPK memiliki tes atau seleksi sangat ketat kepada stafnya yang akan naik pangkat atau jabatan.

Baca juga: 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Minta Pimpinan KPK Cabut SK Pembebastugasan

“Di KPK itu yang namanya kenaikan penugasan baik yang sifatnya struktural maupun fungsional itu selalu melalui fese yang sangat ketat. Jadi seorang staf bisa menjadi kepala bagian, bisa menjadi direktur itu juga melalui tes yang sangat ketat,” tegasnya.

Dorong Komisi ASN Evaluasi

Baca juga: Sependapat dengan MK, Jokowi Minta Alih Status Menjadi ASN Tak Boleh Rugikan Hak Pegawai KPK

Agus Rahardjo angkat suara terkait polemik alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Polemik ini membuat 75 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status sebagai ASN.

Agus mengatakan karirnya dimulai dari ASN yang sebelumnya disebut dengan istilah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Status ASN itu masih melekat pada dirinya hingga mencapai puncak karir sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Sejak menjadi ASN pada 1986, Agus mengaku belum pernah mengetahui ada tes wawasan kebangsaan yang isinya seperti yang diajukan kepada pegawai KPK.

Baca juga: Indriyanto Seno Adji Legawa Dilaporkan 75 Pegawai KPK ke Dewan Pengawas

“Saya itu dari mulai tahun 1986 menjadi ASN, namanya PNS dulu, sekarang aparatur sipil negara namanya. Jadi saya lalui itu mulai golongan IIIA sampai terakhir mentok IVE. Jabatan juga mulai Kasi, direktur sampai menjadi kepala lembaga LKPP, saya kok belum pernah mendengar, belum pernah tahu ada tes wawasan kebangsaan yang isinya seperti yang beredar di media sosial,” ujar Agus dalam Konferensi Pers Virtual: Menelisik Pelemahan KPK melalui Pemberhentian 75 Pegawai, seperti disiarkan langsung di Channel Youtube Sahabat ICW, Senin (17/5/2021).

Dia menilai aneh ketika tes wawsasan kebangsaan itu sampai menanyakan mengenai doa qunut dan sebagainya.

“Bagi saya kok aneh ya wawasan kebangsaan kemudian jadi tanya mengenai apa doa qunut,” ucapnya.

Menurut dia, ada perbedaan pertanyaan yang diajukan tes wawasan kebangsaan kepada pegawai KPK yang mau alih status dengan CPNS. Belum lagi materi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah aneh dan tidak memiliki relevansi dengan wawasan kebangsaan.

“Kok aneh, padahal mestinya kalau kita tes wawasan kebangsaan, nggak boleh membeda-bedakan antara ASN, maupun pegawai KPK yang mau masuk,” tegasnya.

“Kan tidak boleh untuk pegawai KPK yang mau jadi ASN, tesnya dibedakan. Sudah berbeda kemudian kabarnya materinya sangat aneh. Kalau menurtu saya diskriminatif ini,” jelasnya.

“Jadi pertanyaan saya itu, kenapa khusus yang untuk KPK ini pertanyaannya berbeda dengan tes ASN-ASN yang lain?” demikian ia mempertanyakan.

Pegawai KPK Beberkan Kejanggalan-Kejanggalan TWK yang Tak Luluskan 75 Orang

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai lembaga antirasuah menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Pegawai yang bertugas sebagai Fungsional Peran Serta Masyarakat KPK itu adalah Benydictus Siumlala termasuk. Ia termasuk 75 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga dia tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan.

Dia mengatakan kejanggalan pertama itu terkait sosialisasi TWK itu sendiri yang waktunya sangat pendek, yakni hanya sepekan sebelum tes digelar.

“Saya sampaikan dulu bahwa tes ini sebenarnya agak mendadak,” ujar Benny, demikian sapaan akrabnya dalam Diskusi Daring ” Tinjauan Kritis Tes Wawasan KebangsaanPengawai KPK: Kemana Arah Kebangsaan Kita?,” seperti disiarkan langsung di Channel YouTube Sahabat ICW, Minggu (16/5/2021).

“Jadi kami diberitahu itu kurang lebih hanya satu minggu sebelum tes dilaksanakan. Memang sebelumnya, ada kayak desas-desus, kabar burung beredar di kantor itu bahwa akan ada tes. Tesnya bentuknya CPNS, makanya banyak dari kami, dari temen-temen yang lain juga kemudian cari-cari contoh soal CPNS, TWK,” tutur Beny.

Bahkan dia menjelaskan e-mail kartu ujian yang masuk ke pegawai KPK dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) tanpa sepengetahun bagian SDM lembaga anti-rasuah.

“Ada e-mail masuk dari BKN, kami harus ngeprint kartu ujian. Tetapi kemudian ditarik kembali karena ternyata belum kordinasi dengan SDM KPK. Kemudian SDM mengirim e-mail susulan, memberitahu pegawai jangan diisi dulu.”

“Keesokan harinya kayaknya sudah koordinasi, maka datang lagi e-mail yang baru dari BKN tentang kartu ujian yang sama. Lalu kami ngeprint kartunya,’ jelasnya.

Di kartu ujian tersebut, kata dia, tertulis tesnya adalah TWK.

Namun kenyataannya tes yang dilakukan adalah tes Indeks Moderasi Bernegara.

“Jadi sampai kami ngeprint kartu tes pun, kita belum tahu bahwa yang akan kita jalankan adalah tes Indeks Moderasi Bernegara yang sebenarnya biasanya dipakai TNI Angakatan Darat. Kamis masih tahunya itu adalah TWK,” ucapnya.

Pada hari H, kata dia ternyata soal-soal yang diajukan ternyata sangat berbeda dengan contoh-contoh soal TWK untuk tes masuk CPNS yang banyak disajikan di internet.

“Yang kami alami kemudian di hari tes itu sama sekali berbeda dengan contoh-contoh latihan soal yang beredar. Dari situ baru kita tahu bahwa tesnya adalah Indeks Moderasi Bernegara. Sementara kalau kita googling tidak ada contoh soal Moderasi Bernegara,” jelasnya.

Kemudian saat tes wawancara, kepada pegawai KPK yang perempuan muncul pertanyaan-pertanyaan yang dinilai tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan, seperti kenapa belum menikah dan lainnya.

“Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan kenapa belum menikah? Apakah masih punya hasrat atau tidak? Umur segini kenapa belum menikah? Apakah kamu tahu apa itu freesex? Dan pertanyaan lainya yang bagi sebagian dari kami itu sama sekali tidak menggambarkan wawasan kebangsaan,” ujarnya.

Beny juga mengalami sendiri muncul pertanyaan-pertanyaan yang menurutnya juga tidak ada korelasinya sama sekali dengan wawasan kebangsaan.

Kejanggalan berikutnya, dia menjelaskan terjadi pada proses wawancara yakni ada sebagian pegawai KPK diwawancarai dua penguji, sementara yang lain oleh satu orang.

“Ada sedikit ketika wawancara, sebagian dari kami diwawancara oleh dua orang, sementara sebagian besar lainnya diwawancarai satu orang,” ucapnya.

“Kemudian setelah kita saling bertukar pengalaman dan data, ternyata sebagain besar yang diwawancarai oleh dua orang ini tidak lulus. Walaupun ada juga yang diwawancara oleh satu orang tidak lulus. Tetapi persentasenya lebih besar yang tidak lulus berasal dari yang diwawancarai dua orang. Kemudian muncul pertanyaan kenapa ada satu orang dan dua orang,” jelasnya.(*)