Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
TribunNews | PON XX Papua
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Mudik Lebaran 2021

Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran, DPR Ingatkan Pemerintah Hal Ini

Meski ada larangan mudik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah pemudik selama Lebaran 2021 sebanyak 1,5 juta orang. 

Antisipasi Lonjakan Kasus Pasca Lebaran, DPR Ingatkan Pemerintah Hal Ini
/Jeprima
Petugas medis saat melakukan tes covid-19 kepada sejumlah warga yang melakukan mudik kekampung halaman saat Lebaran di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Senin (17/5/2021). Sebanyak 71 pemudik yang telah kembali ke Jakarta menjalani tes guna mencegah penyebaran covid-19 pada warga usai mudik. Pantauan Tribunnews dilapangan sejumlah warga terlihat datang satu persatu guna memenuhi undangan dari RT masing-masing untuk mengikuti tes Covid-19. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Meski ada larangan mudik, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat jumlah pemudik selama Lebaran 2021 sebanyak 1,5 juta orang. 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi lonjakan kasus pasca Idulfitri.

"Larangan mudik yang diberlakukan pemerintah tidak berjalan efektif. Jutaan  orang tetap  mudik menjelang lebaran kemarin. Pemerintah  harus mewaspadai dan mengantisipasi  lonjakan kasus, apalagi dari tes acak yang dilakukan terhadap pemudik, ditemukan kasus positif dalam proporsi signifikan," kata Netty, kepada wartawan, Selasa (18/5/2021).

Potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca lebaran, kata Netty,  dikuatkan dengan fakta  membludaknya pengunjung  di sejumlah tempat wisata saat libur lebaran.

"Sejumlah tempat wisata yang dibuka dibanjiri pengunjung.  Pembatasan kapasitas tidak mampu  menahan antusias masyarakat untuk berwisata. Petugas juga sampai kewalahan dan tidak sanggup menjaga penerapan prokes, sehingga yang terjadi adalah kerumunan yang lebih parah dari mudik. Ini harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk menyiapkan skenario terburuk," katanya. 

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur  dan SDM kesehatan dengan  skenario terburuk agar Indonesia tidak berakhir seperti kasus 'tsunami' COVID-19 di India.

Baca juga: Satgas: Pemudik dari Pulau Sumatera Menuju Jawa Wajib Bawa Surat Negatif Covid-19

"Kalau kita sudah memikirkan  skenario terburuk, kita tentunya akan lebih sigap lagi. Misalnya saja soal sistem dan fasilitas kesehatan kita, siap atau tidak? Tempat-tempat  tidur dan  ruang ICU di RS harus ditambah agar kita lebih siap jika terjadi lonjakan kasus. Jangan sampai kita seperti India yang kasusnya melonjak usai perayaan hari keagamaan," katanya. 

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah meningkatkan tes COVID-19, khususnya kepada masyarakat yang kembali ke kota usai mudik dan yang pergi berwisata. 

"Tingkatkan tes COVID-19 kepada mereka yang kembali dari mudik dan berwisata secara teliti. Bagi mereka yang terbukti positif harus diberlakukan isolasi dan diawasi secara ketat. Seharusnya pelacakan tidak hanya kepada mereka yang mudik, tapi juga bagi mereka yang terbukti berwisata ke tempat-tempat yang over kapasitas," tandasnya.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas