Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Seleksi Kepegawaian di KPK

Pakar Hukum Tanggapi Busyro Muqoddas: Sangat Kritis dan Tajam Namun Masih Prematur

Pernyataan tersebut patut diapresiasi karena berani berpendapat secara terbuka yang muatannya sangat kritis dan tajam. Namun demikian masih bersifat

Pakar Hukum Tanggapi Busyro Muqoddas: Sangat Kritis dan Tajam Namun Masih Prematur
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memberikan keterangan kepada wartawan mengenai peristiwa penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan oleh dua orang tak dikenal, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/4/2017). Mereka memberikan dukungan kepada KPK dan juga meminta presiden turun tangan dengan cara membentuk tim khusus guna mengusut kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari rangkaian upaya menamatkan KPK hingga tak lepas dari kepentingan politik 2024.

Bahkan menurut Busyro, rangkaian upaya menamatkan KPK dari revisi Undang-Undang KPK hingga penonaktifan 75 pegawai tidak lepas dari kepentingan politik 2024.

Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Suparji Ahmad mengapresiasi pernyataan Busyro yang kritis dan tajam.

Namun menurutnya pernyataan tersebut masih bersifat prematur.

"Pernyataan tersebut patut diapresiasi karena berani berpendapat secara terbuka yang muatannya sangat kritis dan tajam. Namun demikian masih bersifat prematur dan dalam istilah Jawa menggunakan logika 'otak atik gathuk' artinya mengaitkan antara satu dengan yang lain yang saling terkait untuk sampai pada asumsi tertentu," kata Suparji kepada Tribunnews, Selasa (18/5/2021).

Selain itu, Suparji menilai bahwa revisi UU KPK lebih diarahkan untuk perbaikan.

Dia menyebut upaya 'pembunuhan' KPK tidak akan dilakukan.

"Pembunuhan KPK tentunya tidak boleh terjadi dan kiranya tidak akan dilakukan," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mengatakan penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagian dari rangkaian upaya menamatkan KPK.

Bahkan menurut Busyro, rangkaian upaya menamatkan KPK dari revisi Undang-Undang KPK hingga penonaktifan 75 pegawai tidak lepas dari kepentingan politik 2024.

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: chaerul umam
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas