Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Sidang Praperadilan, Tim Kuasa Hukum Minta KPK Bebaskan RJ Lino

Tim kuasa hukum eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino selaku pemohon meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selat

Sidang Praperadilan, Tim Kuasa Hukum Minta KPK Bebaskan RJ Lino
Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama
Sidang praperadilan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (18/5/2021) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim kuasa hukum eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino alias RJ Lino selaku pemohon meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan seluruh gugatan praperadilan.

Gugatan itu berkaitan dengan penyidikan kasus yang dilakukan KPK atas dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II yang menjeratnya sebagai tersangka.

"Menerima permohonan praperadilan ini untuk seluruhnya," ucap pengacara RJ Lino, Agus Dwiwarsono, dalam persidangan di PN Jaksel, Selasa (18/5/2021).

Dalam gugatannya, tim pengacara RJ Lino meminta majelis hakim untuk menyatakan proses penyidikan yang dilakukan KPK tidak sah.

Sebab, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) itu diterbitkan sejak dimulainya proses penyidikan, sesuai Sprindik KPK tanggal 15 Desember 2015, yang dihitung sampai saat ini berarti sudah melebihi jangka waktu selama dua tahun.

Fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa KPK telah tidak melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) jo Pasal 70C UU KPK, karena syarat waktu penghitungan dua tahun merupakan bentuk akumulasi sejak proses penyidikan (SPDP), penuntutan hingga dilimpahkan ke pengadilan telah terlewati dan KPK tidak menerbitkan SP3  terhadap RJ Lino.

Oleh Karena itu, demi kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka kata Agus, cukup alasan hukumnya bagi hakim praperadilan untuk memeriksa dan mangabulkan permohonan prapengadilan dari RJ Lino terkait Pasal 40 ayat (1) Jo Pasal 70C UU Nomor 19 Tahun 2019.

Agus melanjutkan bahwa terkait Pasal 40 ayat (1) ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021, menegaskan apabila telah melewati jangka waktu dua tahun perkara tersebut tidak dilimpahkan ke pengadilan dan KPK tidak menerbitkan SP3 maka tersangka dapat mengajukan praperadilan.

Baca juga: KPK Pede Hadapi Praperadilan RJ Lino, Ini Alasannya

"Putusan MK tersebut memberi dasar hukum bagi hakim praperadilan untuk memeriksa dan memutus permohonan praperadilan RJ Lino. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Dik-55/01/12/2015 tertanggal 15 Desember 2015 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik/66A/DIK.00/01/04/2018 tertanggal 17 April 2018 tidak sah," katanya.

"Sejak dimulainya proses penyidikan, yang dihitung sampai dengan dilakukan penahanan terhadap pemohon pada tanggal 26 Maret 2021, adalah 5 tahun 1 bulan dan 10 hari," tambah Agus.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas